tirto.id -
Teguh mengawali karier sebagai staf Badan Diklat Departemen Dalam Negeri (Depdagri) usai lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1991. Saat itu, Teguh langsung diterima sebagai pegawai Depdagri karena menjadi lulusan terbaik di Fisipol UGM. Semasa kuliah, ia juga sempat tercatat sebagai ketua senat termuda di FISIPOL UGM.
Meski langsung diterima Depdagri, Teguh belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, berselang dua tahun, Teguh diangkat sebagai PNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Depdagri.
Pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah, ini tak cuma menjalankan tugas administrasi di kantor. Teguh juga menjadi instruktur diklat di berbagai daerah. Melalui pengalaman tersebut, dia mulai mengenali berbagai daerah di tanah air. Sebanyak 27 provinsi yang ada saat itu telah dikunjungi Teguh.
Di Badan Diklat Kemendagri, Teguh meniti karier hingga eselon III. Pada usia 43 tahun, dia dipromosikan menjadi eselon II sebagai Kepala Biro Umum Setjen Kemendagri.
Kemudian, Teguh dimutasi dan menjabat Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri pada 2013. Kala menduduki jabatan tersebut, Teguh mendapatkan segudang pengalaman mulai dari implementasi kebijakan hingga isu politik.
Utamanya, kebijakan dan isu politik terkait penataan daerah dan otonomi khusus di daerah. Hal yang Teguh pelajari termasuk pemahaman dan penguasaan otonomi khusus yang berlaku di DKI Jakarta.
Berbekal pengalaman itu, Teguh yang masih berusia 48 tahun dilantik sebagai pejabat eselon I dengan menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri pada 19 Februari 2016.
Ayah dari dua orang anak ini pertama kali menerima tugas sebagai Penjabat Gubernur pada tahun 2018 di Sulawesi Tenggara. Saat itu, Pilkada Sulawesi Tenggara 2018 dikhawatirkan berujung konflik. Namun, Teguh dapat mengawal pelaksanaan Pilkada Sulawesi Tenggara 2018 dengan baik.
Dua tahun berselang, tugas serupa ia emban di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai Pj. Gubernur, Teguh suksesmengawal Pilkada Kalimantan Utara 2020 di tengah-tengah pandemi Covid-19.
Teguh lantas dimutasi menjadi Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri pada 11 Maret 2022. Saat menjabat sebagai Dirjen Bangda Kemendagri, Teguh memperoleh pengalaman yang berharga dalam menangani urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang bisa dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Sebagai Dirjen Bangda, Teguh dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semua jajaran kementerian dan pemerintah daerah. Selanjutnya, pada 15 Maret 2023, Teguh dilantik menjadi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh bertanggung jawab terhadap penanganan data kependudukan se-Indonesia yang sangat strategis. Pasalnya, data kependudukan menjadi basis dari semua layanan publik. Utamanya, saat era transformasi digital saat ini.
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga sangat krusial karena berkaitan dengan hampir semua siklus hidup manusia, mulai dari kelahiran, pernikahan sampai kematian.
Menariknya, meski disibukkan dengan tugas sebagai eselon I, Teguh menyelesaikan studi S3 di Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan predikat cum laude pada 2020. Disertasinya kala itu terkait pilkada dengan judul "Analisis Dinamika Pemilihan Langsung Gubernur dan Wakil Gubernur: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Tenggara”.
Isi disertasi tersebut merupakan hasil penelitian dan pengalaman langsung Teguh saat menjadi Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara yang berhasil mengawal penyelenggaraan pilkada di Sulawesi Tenggara tahun 2018.
Sementara itu, menyinggung kehidupan pribadi, Teguh Setyabudi menikah dengan Ika Octaviana, yang juga PNS di Kemendagri pada 2 Desember 1994. Keduanya saat ini sudah dikaruniai dua anak, laki-laki dan perempuan.
Anak pertama bernama Muhammad Rafiadi Setya Pratama, lahir pada 2 Januari 1996. Rafiadi lulus dari sekolah penerbangan Bali International Flight Academy (BIFA) dan sekarang menjadi pilot di salah satu maskapai Indonesia.
Sedangkan, anak kedua bernama Rahma Tyas Ayu Fairuztika, lahir pada tanggal 8 Agustus 1998. Tyas Ayu lulus dari Lasalle College of Arts Singapore dengan mengambil program studi Desain Grafis. Kini, Tyas Ayu sedang menempuh studi S2 di Edinburgh University, Skotlandia, Inggris. Rencananya, Tyas Ayu pada akhir November 2024 sudah wisuda.
Diminta tetap profesional
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, meminta Teguh tetap profesional meski mengemban jabatan Pj.Gubernur DKI hingga pelantikan gubernur definitif. Mengingat, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2025 berlangsung di bawah kepemimpinan Teguh.
Selain itu, Teguh juga bertugas mengawal Pilkada DKI 2024 dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBD (APBD-P) DKI Jakarta tahun anggaran 2024.
"Tetap menjaga profesionalisme kerja meski dalam masa transisi karena momentum Pilkada dan melakukan koordinasi selalu dalam mengawal pembahasan APBDP 2024 maupun APBD 2025," ucap Rany kepada awak media, Selasa.
Ia menyebutkan, legislatif Jakarta siap bekerja sama dengan teguh untuk mengawal agenda-agenda prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2024 maupun tahun depan.
Dalam kesempatan itu, politisi Gerindra tersebut menilai Teguh dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, ia meminta Teguh dapat bekerja sama dengan baik bersama seluruh anggota DPRD DKI.
“Ya, pastinya, harapannya Pj. Gubernur bisa bekerjasama dengan seluruh anggota DPRD DKI periode 2024-2029 dengan tanpa terkecuali. Terutama dalam hal menangani permasalahan-permasalahan kemasyarakatan bagi warga DKI”, tutur Rany.
Rany turut meyakini Teguh dapat melanjutkan pembangunan Jakarta. Ia juga meyakini Teguh dapat membangun Jakarta menjadi kota global usai Ibu Kota Negara berpindah nantinya.
“Meski waktunya tidak terlalu lama, tapi yakin semangat kebersamaan dan perbaikan demi sukses Jakarta untuk Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik,” ucapnya.
Apresiasi Teguh
Pengamat kebijakan politik, Trubus Rahadiansyah, mengapresiasi sejumlah program yang dilaksanakan Teguh. Salah satunya, yakni program simulasi makan bergizi gratis. Dia menilai Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu pemerintah daerah yang pertama kali menggelar simulasi makan bergizi gratis.
"Itu bagus, soalnya bisa menjadi contoh ya buat pemerintah daerah lain. Apalagi Pemprov DKI kan [mencantumkan] makan bergizi di APBD [2025] mereka," sebut Trubus melalui sambungan telepon, Selasa (12/11/2024).
Program makan bergizi gratis yang digelar Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi salah satu langkah penanganan stunting. Pemprov DKI Jakarta sendiri memiliki target angka penurunan stunting di Jakarta, yakni turun di bawah lima persen.
"Adanya makan bergizi gratis itu berkesinambungan dengan penanganan stunting, jadi relevan dengan target Pemprov DKI untuk menurunkan angka stunting," ungkap Trubus.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Intan Umbari Prihatin
