tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, fokus menuangkan sejumlah program terkait pendidikan hingga persoalan hunian dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025.
Selain soal pendidikan dan hunian, fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lain dalam Raperda APBD DKI 2025 adalah makan bergizi gratis, penyediaan ruang terbuka hijau, transportasi publik, penanganan stunting, penanggulangan banjir, serta penanganan sampah.
“Terkait sekolah swasta gratis, dapat saya sampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta fokus terhadap program sekolah swasta gratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, eksekutif sedang menyusun kajian dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya," kata Teguh dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/11/2024).
Ia menyebutkan, Pemprov DKI masih berupaya menerapkan program bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Kini, Pemprov DKI hendak mengevaluasi penerima KJP dan KJMU berdasarkan verifikasi dan evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) secara berkala.
Sementara itu, Teguh mengakui pihaknya saat ini masih menunggu petunjuk pelaksanaan progran makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Terkait hunian, Pemprov DKI berupaya meningkatkan akses kepemilikan rumah melalui penyediaan rumah susun sewa (rusunawa) bagi masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori basyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Adapun untuk RW kumuh, kegiatan peningkatan kualitas permukiman akan terus dilakukan agar kantong-kantong kumuh di DKI Jakarta terus berkurang," sebut Teguh.
Sejalan dengan program pendidikan, untuk penanganan stunting, Pemprov DKI bakal mengadakan program pemberian makanan tambahan (PMT) berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani.
Teguh melanjutkan, menyoal banjir, Pemprov DKI akan melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung. Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menormalisasi sungai lain. Selain itu, Pemprov DKI juga bakal mendirikan waduk/situ/embung di sejumlah titik di Jakarta.
"Sedangkan dalam pembangunan transportasi publik, kami terus berupaya meningkatkan cakupan layanan angkutan umum dengan meningkatkan jumlah jaringan transportasi antara lain melalui pembangunan konstruksi ekstensifikasi jaringan MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta Transjakarta," urai Teguh.
Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta menyepakati kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun yang terdiri dari rancangan awal Rp84,32 triliun dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer Rp6,8 triliun.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
