Demokrat Desak Mendagri Evaluasi Pejabat Polri Jadi Plt Gubernur

tirto.id - Partai Demokrat mendesak Kapolri Tito Karnavian dan Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan evaluasi terkait rencana penempatan pejabat kepolisian yang akan menduduki posisi plt gubernur saat Pilkada serentak 2018.

"Polri seharusnya meminimalkan segala bentuk potensi kekhawatiran publik akan netralitas Polri dalam Pilkada," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Menurut dia, penyelenggara pemilu, aparat negara dan aparat penegak hukum harus menjaga netralitasnya guna mendorong demokrasi yang bersih.

"Patut disayangkan kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan pengisian plt kepala daerah yang akan diisi oleh pejabat kepolisian," ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Didik menyatakan, kebijakan itu sangat berpotensi mengganggu demokrasi yang bersih dan adil sekaligus berpotensi membuat aparat menjadi tidak netral dalam mengawal dan menjaga Pemilu.

Sebagai aparat negara, kata dia, Polri harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, adil dan melayani masyarakat.

"Polri sebagai penegak hukum harus konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, transparan, akuntabel dan profesional," ujarnya.

Untuk itu, ia menyayangkan apabila pejabat Polri jadi mengisi jabatan Plt kepala daerah karena berpotensi membuat aparat kepolisian menjadi tidak netral dalam menjalankan Pilkada secara demokratis.

Sebelumnya, dua perwira tinggi Polri disebut-sebut untuk menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur di dua provinsi.

Kabagpenum Polri Kombes Pol Martinus Sitompul menyatakan dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara di dua provinsi yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol M. Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin.

Iriawan rencananya akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Sementara Martuani ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara menggantikan Tengku Erry Nuradi.

Namun, penunjukkan ini masih menunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Nantinya keduanya akan menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur hingga Pilkada Serentak 2018 selesai.