Indeks Polri

Anggota Polri peserta Pilkada 2018 wajib melepas jabatannya pada awal Februari 2018. Sebelum itu, keputusan mundur dari Polri karena berencana maju ke Pilkada bersifat sukarela.

Polri siapkan enam strategi untuk tangani pilkada serentak tahun depan.

Kapolri meminta dukungan Komisi III DPR agar pemerintah mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor termasuk kemungkinan berkirim surat.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum memberikan jawaban final terhadap permintaan Pansus Angket KPK terkait dengan upaya pemanggilan paksa.

Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto, senjata yang akan digunakan Brimob Polri ini sudah masuk standar militer, bahkan TNI belum memiliki senjata seperti itu.

Kapolda dan kapolres yang tidak mampu mengamankan Pilkada dengan baik akan dicopot dan digantikan jabatannya.

Jokowi menuturkan, intelijen harus memiliki data komplet mengenai peta masalah tersebut dan alternatif solusinya.

Sepanjang tahun ini, DPR tak pernah berhenti mencari peluang melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Densus Antikorupsi, yang digeber pembentukannya sampai akhir tahun ini, diklaim Polri untuk secara maksimal menyelamatkan uang negara.

Bagaimana Polri merancang Densus Antikorupsi setara KPK tetapi integritasnya diragukan publik?

Komisi III DPR, yang menekan KPK sepanjang tahun ini, setuju usulan Tito Karnavian membentuk Densus Tipikor. Upaya baru melemahkan komisi antirasuah?

Polisi masih terus melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) untuk menghitung jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari kasus ini.

Mufti mengkritik kewenangan TNI dalam RUU Tindak Pidana Terorisme karena menurutnya militer bukan instansi penegak hukum.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, polemik impor senjata lebih baik diselesaikan di internal pemerintah.

Pimpinan Polri menggelar pertemuan tertutup dengan 10 orang rombongan DPR, yang mayoritas bagian dari Pansus Angket KPK, pada Rabu siang (4/10/2017). Tapi, kedua pihak tutup mulut mengenai materi pembahasan di pertemuan itu.

“Kalau ingin berpolitik praktis, ya keluar dulu seperti Agus. Bagus itu kan,” kata Jusuf Kalla.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan semua pengadaan senjata oleh institusi militer maupun non-militer ke depan harus melalui koordinasi dengan Kemenhan.

Menko Polhukam Wiranto menyatakan akan menggelar rapat koordinasi untuk menuntaskan polemik isu senjata pada Selasa besok.

Cahyo menuturkan, jika masih menggunakan pendekatan militer, maka pemerintah justru akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Ketua Komisi I mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Panglima TNI terkait tindakan BAIS TNI yang menahan senjata impor SAGL milik Brimob Polri.