Indeks Polhukam

PPP tak hadir dalam silaturahim partai parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup karena sedang harlah di Jogja.

Penandatanganan Petisi Perlindungan Anak ini dimaksudkan memastikan segenap warga negara memberikan perlindungan bagi anak.

Potensi kekosongan calon petahana di Pilgub Jateng ini, akan membuat pilkada serentak 2024 semakin sengit.

Demokrat dan PKS sebut deklarasi Koalisi Perubahan dilakukan Januari ini, tapi belum dipastikan akan deklarasi paket capres-cawapres.

Soal pengibaran bendera Partai Ummat di masjid beberapa waktu lalu, Wapres Ma'ruf minta semua parpol taat aturan.

Jika Jokowi menerbitkan Perppu, maka implementasinya tidak bisa digunakan dalam kasus Kanjuruhan karena tak bisa berlaku surut.

"Kita semua, seluruh anggota, menghendaki terbuka," kata Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Kalau tidak cocok dengan Pak Prabowo ya monggo cari partai lain. Pindah partai boleh loh," kata Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo.

"Kalau mau pisah, pisah yang baik. Silakan," kata Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Pertemuan Presiden dan menterinya adalah konfidensial (rahasia)," kata Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

"Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita semua harus menjaga agar kondusifitas situasi politik itu tetap adem," kata Moeldoko.

KontraS dan ICW menilai penunjukan Pj Gubernur memiliki banyak kepentingan. 

Ecky dijerat dengan pasal 340 KUHP juncto Pasal 338 KUHP juncto Pasal 339 KUHP.

Mardani Ali Sera menjelaskan, perubahan sistem Pemilu proporsional tertutup agar dilakukan setelah Pemilu 2024.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menilai bola panas UU Ciptaker terdapat di DPR yang tidak mengambil inisiatif dalam perbaikan UU Cipta Kerja.

Partai Golkar meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju dan partai politik koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bermain dua kaki.

Saat ini posisi cawapres penting sebagai alat merekatkan konsolidasi di tengah partai masih menutup kartu untuk Pemilu 2024.

Ketidakpuasan hasil penyidikan diungkapkan Mahfud MD saat menerima kunjungan sejumlah keluarga korban Tragedi Kanjuruhan.

ICW mengamati praktik suap terkait konsesi pengelolaan sumber daya alam, sektor pengadaan, hingga mahar politik biasanya akan mencuat jelang tahun politik.

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.