Indeks Polhukam

Megawati kembali menegaskan, PDIP tidak membuka ruang untuk penambahan jabatan presiden lebih dari dua periode.

Majelis hakim menanyakan ke Ferdy Sambo soal alasan tidak berupaya mengajak Putri Candrawathi visum terkait kasus pelecehan seksual.

Penyidik KPK menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023).

Pejabat yang menangani perkara pemerkosaan di Lahat, yakni JPU dan pejabat struktural sudah dinonaktifkan.

Megawati ingin bertemu dengan kader PDIP secara langsung karena kangen dengan kader-kadernya.

Megawati tidak mau para kader PDIP tidak mendengarkan segala pesan yang disampaikannya.

PDIP beralasan ingin merayakan ulang tahun secara internal sehingga tak mengundang menteri cum pengurus partai politik lainnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan tuntutan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf pada Selasa, 17 Januari 2023 pekan depan.

Kombes Pol Yulius Bambang Karyanto, anggota Baharkam Polri, diduga mengonsumsi sabu dan ditangkap di hotel daerah Jakarta Utara.

Sebagai jalan tengah, harus ada pihak lain yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

Jokowi, Ma'ruf Amin, Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo menduduki panggung utama yang menjorok ke depan.

Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua hari ini mengagendakan pemeriksaan Ferdy Sambo sebagai terdakwa di PN Jaksel.

PDIP tidak mengundang para ketua umum partai politik lain pada acara HUT ke-50 PDIP atas permintaan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Wasisto menilai ada sejumlah keuntungan dan kerugian yang akan dialami Sandiaga, PPP dan Gerindra bila ia jadi pindah partai.

KPPPA meminta polisi memberikan pemberatan hukuman terhadap guru ngaji yang mencabuli 21 anak di Batang, mengingat korban lebih dari satu & masih anak-anak.

Partai Buruh menuntut pembahasan Perppu Ciptaker dilakukan melalui Pansus Baleg Omnibus Law alih-alih lewat DPR yang sarat kepentingan politis.

Polisi dan TNI akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur di Papua. 

JK menyebut sistem Pemilu proporsional tertutup yang saat ini diterapkan sudah cukup baik kendati terdapat sejumlah kekurangan.

Mardani dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp118.754.731.752. Apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita.

Puan meminta kader PDIP di Jakarta bekerja keras meningkatkan suara partai demi merebut kursi legislatif.