Indeks Pimpinan Kpk

Mabes Polri mengklaim telah memperoleh hasil signifikan dalam penyidikan kasus Novel.

Sebagian ahli hukum merasa saltik dalam UU KPK versi revisi sudah bisa jadi alasan peraturan itu dibahas ulang dari awal.

Jokowi juga tetap didesak melihat kembali pimpinan KPK baru, selain menerbitkan perppu pengganti UU KPK hasil revisi.

Pegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berduka usai pengesahan RUU KPK jadi undang-undang dan hasil seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023.

DPR mengesahkan pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli Siregar.

Menurut Dedi Prasetyo, pengangkatan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK tidak akan menggugurkan statusnya sebagai perwira polisi.

Bagi aktivis antikorupsi, DPR tengah mendikte Jokowi dengan mendesaknya mempercepat pelantikan pimpinan terpilih KPK.

Pelapor tidak mengetahui Undang-undang apa yang dilanggar Majalah Tempo.

Presiden Jokowi menegaskan tidak pernah ada skema pengembalian mandat dalam mekanisme penolakan usai terpilihnya ketua baru di KPK.

Rapat paripurna DPR RI akan digelar Senin (16/9/2019) pukul 13.00 WIB dengan agenda laporan Komisi III soal pemilihan lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

Ketua KPK Agus Rahadjo mengatakan pimpinan komisi antirasuah menyerahkan tanggung jawab pemberantasan korupsi kepada Jokowi. Hal ini menyusul revisi UU KPK yang dibahas di DPR.

Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 bersama Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango.

Firli Bahuri terpilih dengan suara penuh di DPR sebagai Ketua KPK pada Jumat dini hari, penasihat KPK M Tsani Annafari menyatakan akan mundur sebelum pelantikan pimpinan KPK.

Desmond Mahesa mengatakan pimpinan KPK sekarang brengsek karena terus menyerang DPR.

Pemilihan pimpinan KPK oleh Presiden Jokowi dinilai akan memperkuat lembaga antirasuah ini, karena tanggung jawabnya berada di bawah presiden.

Fahri Hamzah dan Arsul Sani mengklaim pimpinan KPK pernah mengusulkan revisi UU KPK.

Jokowi memandang sinis penindakan KPK. KPK tampak masa bodoh. Buktinya, mereka baru saja menggelar tiga OTT dalam dua hari.

Jokowi diminta bersikap tegas karena sejumlah nama yang lolos 20 besar capim terindikasi punya sejumlah catatan buruk.

Wadah Pegawai KPK mendesak Jokowi menolak keputusan pansel jika meloloskan capim Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki rekam jejak bermasalah. 

Dari 20 nama yang lolos terdapat masih ada nama yang tidak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).