Indeks Pimpinan Kpk

KPK menarik kembali Kompol Rossa Purbo Bekti untuk bekerja di komisi anti rasuah tersebut. Sebelumnya Rossa sempat dikembalikan ke Polri per 1 Februari 2020.

KPK meminta Kemenkumham hentikan pembahasan kenaikan gaji pimpinannya.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan usulan kenaikan gaji tersebut muncul di era kepemimpinan KPK sebelumnya.

Dewan Pengawas KPK menilai pertemuan pimpinan KPK dengan pimpinan MPR tak melanggar kode etik.

Ke-36 perkara yang dihentikan akan dibuka kembali jika ada laporan baru dari masyarakat.

Sejumlah pimpinan KPK menyambangi Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Kamis (6/2/2020).

Pimpinan KPK terlihat menghindar dari wartawan saat turun dari mobil di depan Gedung Nusantara III, kompleks DPR MPR RI, Senin (20/1/2020).

Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan selama kode etik pimpinan dan pegawai yang baru belum rampung, KPK menggunakan kode etik yang lama.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyidir balik ICW. Menurutnya ICW "paling benar."

Draf Perpres KPK dinilai bermasalah lantaran mengatur pimpinan KPK juga menjadi sebagai penyidik dan penuntut umum.

Mahfud menyebut keraguan terhadap pimpinan baru KPK adalah hal yang wajar dan kerap terjadi.

Lima Komisioner KPK 2019-2023 yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango resmi dilantik 

Selain menghadirkan replika dukun dan sesajen kembang, ICW juga membentangkan spanduk persegi panjang bertuliskan “Tolak Pimpinan Bermasalah.”

Saut Sitomorang berpesan agar pimpinan KPK periode 2019-2023 yang akan dilantik hari ini, Jumat (20/12/2019) mendorong penuntasan kasus Novel Baswedan. 

Presiden Jokowi akan melantik 5 pimpinan KPK dan Dewan Pengawas pukul 14.30 di Istana Negara.

Tjaho Kumolo mengatakan proses pengisian lembaga KPK oleh ASN tersebut akan dilakukan secara menyeluruh.

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tiga pimpinan KPK yang menjadi pemohon dalam uji materi UU KPK.

Wakil Ketua Umum KPK Saut Situmorang menagih hasil kinerja tim teknis atas kasus penyiraman Novel Baswedan kepada Kabareskrim baru.

Menkopolhukam Mahfud MD mendukung langkah pimpinan KPK bersama 10 pegiat antikorupsi mengajukan uji materi terhadap UU No. 19/2019 sebagai pengganti UU No. 20/2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sejumlah hal yang dipermasalahkan dalam UU KPK misalnya tak masuk dalam prolegnas namun seketika terbit, tidak transparan, naskah akademik dinilai gaib, dan tidak partisipatif.