Indeks Pilkada 2018

Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar jelaskan kekurangan dan kelebihan pemilihan kepala daerah secara langsung

Jusuf Kalla menjelaskan ada untung rugi yang diakibatkan dari penetapan tersangka korupsi calon kepala daerah.

Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan beberapa calon kepala daerah bisa menjadi tersangka.

Dengan menggunakan kewenangan atributifnya, KPU dapat menjabarkan soal "berhalangan tetap" dalam peraturan, bagi calon kepala daerah terduga korupsi.

"Ya biarkan saja karena ini jadi pelajaran bagi siapapun, Anda harus hati-hati mencalonkan orang," kata Ketua KPU Arif Budiman.

Wiranto mempertimbangkan kegaduhan politik apabila KPK menangkap salah satu pasang calon yang menjadi tersangka korupsi.

Perppu harus dikeluarkan dengan memperhatikan jadwal dan tahapan pilkada.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan lembaganya tidak punya masalah dengan pemerintah terkait permintaan penundaan penindakan calon Kepala Daerah dalam Pilkada 2018.

KPU tidak bisa mengatur mekanisme penggantian calon yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK.

KPK memastikan belum pernah mengumumkan calon gubernur atau calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

"Bahkan selfie tidak boleh. Kalau seandainya tidak tahu, ya [berarti] tidak sengaja," katanya.

Gabungan TNI, Polri, dan anggota lintas masyrakat akan disiapkan untuk mengamankan Pilkada 2018.

Warga yang belum punya e-KTP tetap boleh mencoblos saat Pilkada dan Pemilu.

Surat perintah penyidikan atas calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi telah ditandatangani Selasa (13/3/2018) malam.

KPK diminta menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka bagi para calon kepala daerah yang sedang bersaing di Pilkada 2018.

KPU dan Bawaslu menegaskan tindakan KPK dalam penetapan tersangka beberapa calon kepala daerah tidak bakal mengganggu proses Pilkada.

Setyo menegaskan pendapat ini sifatnya imbauan dan tidak berpengaruh pada institusi penegak hukum lain seperti KPK.

Pengumuman identitas calon kepala daerah terduga korupsi tidak mengubah statusnya sebagai peserta Pilkada 2018.

Partai Nasdem mendukung KPK menangani kasus dugaan korupsi calon kepala daerah di Pilkada 2018. Tapi, Nasdem juga mencatat penahanan calon kepala daerah tersangka korupsi bisa mempengaruhi tahapan Pilkada.

Wiranto menyatakan permintaan agar KPK menunda penetapan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2018 sebagai tersangka hanya bersifat imbauan dan tidak memaksa.