Indeks Pilkada 2018

Lembaga survei kini menjadi bagian penting politik elektoral di Indonesia. Bagaimana asal-usulnya?

Ibarat kontes idola, para lembaga survei dan konsultan politik bekerja sebagai pelatih bakat di balik layar demi tangga kemenangan.

Sudah jadi rahasia umum beberapa lembaga survei dalam pemilihan ternyata bagian dari tim pemenangan, dan ini dilarang dalam undang-undang.

Dua kandidat Gubernur Jawa Tengah beradu visi-misi dalam acara debat pertama. Selain memperdebatkan program, mereka juga saling menyindir dan mencela.

Ida mengatakan, pemerintahan Ganjar kurang peduli dengan keberlangsungan pondok pesantren.

Ada 26 kandidat perempuan yang memiliki program kerja untuk perempuan serta anak-anak.

"Penentuan dan penetapan pemilih sepenuhnya kewenangan dan urusan KPU," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh.

Sejumlah politikus berdalil berbicara politik di masjid tak masalah asalkan tidak bersifat kampanye.

Masyarakat secara keseluruhan hendaknya menegur ketika menjumpai penceramah yang isinya mengadu domba, menebar fitnah, menebar provokasi.

KPU akan menggabungkan data pemilih untuk Pilkada Serentak 2018 nanti dengan data hasil coklit untuk digunakan pada Pemilu 2019.

Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 perlu dilakukan khususnya pada poin bahwa pemilih harus memiliki e-KTP.

Biaya untuk maju pilkada itu mahal.
Hanya pihak yang punya akses
terhadap sumber daya yang bisa
bertanding di dalamnya.

Berdasarkan data KPAI, ada 22 aduan kasus penyalahgunaan anak sejak masa kampanye Pilkada 2018 berlangsung, 15 Februari lalu.

Beberapa penyalahgunaan itu di antaranya penggunaan anak untuk memasang atribut parpol, dan membawa mereka ke arena kampanye terbuka.

Saat ini Partai Demokrat belum menentukan sikap untuk koalisi, masih menunggu usai Pilkada serentak 2018.

Mantan terpidana korupsi yang hak politiknya tak dicabut masih bisa menjadi caleg.

Para pemantau asing akan meninjau proses pemilihan di Pilgub Jatim 2018 yang digelar di Surabaya.

Keputusan KPU tak dapat diintervensi karena lembaga itu bersifat mandiri dalam menyelenggarakan pemilu.

NU dan Muhammadiyah menyerukan agar agenda pemilu di tahun politik, pada 2018 dan 2019, menjadi ajang demokrasi untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perindo tidak dikenai sanksi karena syarat formal belum terpenuhi.