Indeks Perppu Pembubaran Ormas

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh Kemenkumham setelah keluarnya pencabutan SK Badan Hukum ormas tersebut hari ini.

Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan pencabutan status hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang langsung diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Massa dari berbagai ormas islam melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Yusril mengatakan bahwa HTI mengajukan permohonan ke MK untuk menguji beberapa pasal maupun keseluruhan dari ketentuan dalam Perppu Ormas tersebut.

Kejagung mulai menginventarisasi ormas yang melanggar Pancasila agar punya bukti sehingga dapat dibubarkan.

Pemerintah membantah adanya anggapan bahwa penerbitan Perppu Ormas untuk mendiskreditkan organisasi masyarakat Islam.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana mengajukan uji materi Perppu No.2 tahun 2017 tentang ormas ke Mahkamah Konstitusi.

Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan mengadakan rapat yang salah satunya akan membahas Perppu Ormas.

Jokowi mempersilakan bagi yang tidak sepakat dengan Perppu Ormas yang dikeluarkannya untuk menampuh jalur hukum.

Perppu Ormas berlaku begitu diumumkan kepada DPR sampai dengan DPR menetapkan yang lain.

Tjahjo menolak apabila penerbitan Perppu dikatakan sebagai upaya pembidikan terhadap ormas-ormas tertentu.

HTI merasa akan menjadi organisasi kemasyarakatan pertama yang dibubarkan melalui Perppu Ormas.

Komnas HAM dengan tegas menolak diterbitkannya Perppu Ormas.

Menurut Fahri, penerbitan Perppu Ormas sebagai sebuah langkah yang fatal dari Presiden Jokowi.

Pemerintah berharap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan segera menjadi undang-undang.

LBH Pers menilai Perppu Ormas ini adalah sebagai langkah mundur demokrasi di Indonesia khususnya pada kebebasan berkumpul, berorganisasi dan berekspresi.

Meski dinilai terlalu ekstrem, Perppu Ormas mendesak untuk diterapkan dalam situasi sulit seperti saat ini. Setara menilai, pemerintah dalam posisi dilematis.

Pemerintah bisa langsung menindak akun media sosial ormas yang menyebarkan kebencian dengan menyematkan Perppu Ormas dan UU ITE.

GP Ansor sepenuhnya mendukung diterbitkannya Perppu No 2/2017 sebagai landasan hukum untuk menjaga konstitusi negara Pancasila dan NKRI dari ormas radikal yang anti-Pancasila.

Menko Polhukam, Wiranto optimistis DPR RI akan menyetujui Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-Undang. Alasan dia, pembentukan Perppu Ormas sudah sesuai dengan aspirasi publik.