Indeks Perlindungan Data Pribadi

Pengunjung melihat komik hasil karya peserta kompetisi komik #JagaPrivasimu yang dipamerkan di Kedasi The Cause Event Space, Kebon Sirih, Jakarta, (20/8/2019).

Komisi I DPR-RI meminta masyarakat untuk mendukung inisiasi pembahasan RUU Data Pribadi dilakukan oleh DPR periode mendatang.

Komisi I DPR RI mengaku pesimistis RUU Perlindungan Data Pribadi bisa selesai pada periode ini, meski begitu DPR dan pemerintah tetap akan membahasnya.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mencatat permasalahan perlindungan data pribadi dalam pemberian akses data kependudukan.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak Kemendagri untuk mengkaji kembali MoU pemberian akses data kependudukan antara mereka kepada 1.227 lembaga pemerintah dan swasta.

LBH Jakarta menerima 5.000 pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi.

Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk segera memulai pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaannya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengomentari soal kasus jual beli data e-KTP dan KK beberapa waktu lalu yang telah dilaporkan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri kepada Bareskrim Polri.

Fahri Hamzah meminta Presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlindungan data pribadi agar warga tak jadi sasaran SMS gelap.

Dirjen Dukcapil meminta kepolisian mengusut dugaan jual beli data kependudukan. Hal ini menyusul dugaan terjadinya jual beli data kependudukan di sebuah grup Facebook.

Wahyudi Jafar, Direktur Elsam, organisasi yang fokus di bidang Hak Asasi Manusia, mengatakan idealnya data pribadi tak diberikan pemerintah ke siapa pun, apalagi ke swasta, tanpa persetujuan pemilik identitas.

Data pribadi warga bisa diserahkan pemerintah ke swasta. Masalahnya tak ada jaminan data di swasta itu tak disebarluaskan lagi--meski ada sanksinya.

YLKI menyatakan rencana pemerintah untuk mendata nomor identitas telepon seluler (ponsel) dapat berdampak positif bagi perlindungan konsumen.

Politikus PKS Sukamta menduga masih ada perdebatan di internal pemerintah sehingga Kementerian Kominfo belum menyerahkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi ke DPR.

Indonesia tertinggal dari negara di Eropa, karena sampai saat ini belum memiliki perangkat aturan perlindungan data pribadi.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI menyatakan Kepercayaan masyarakat yang turun terhadap aparat penegak hukum berpotensi memicu chaos.

Kejadian ini menunjukkan pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi yang belum dirampungkan DPR.

Google didenda €50 juta atau sekitar Rp80 miliar di Perancis gara-gara dianggap abai soal perlindungan data pribadi.

Liarnya penggunaan data pribadi tanpa izin tidak dibarengi instrumen peraturan yang mumpuni.

Google akan resmi menutup Plus pada Agustus 2019.