Indeks Perbankan

Kalangan perbankan di Timika mengkhawatirkan efek domino krisis perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia bisa memicu timbulnya krisis ekonomi di Kabupaten Mimika dan Papua pada umumnya.

Presiden Joko Widodo akan segera meneken Perppu Kerahasiaan Perbankan. Perppu ini dinilai penting untuk bisa ambil bagian dari sistem pertukaran data otomatis keuangan antarnegara. Dari situ Indonesia bisa mengakses data kekayaan seseorang di dalam dan luar negeri.

Bank Indonesia mendukung penuh penerbitan Perpu tentang Kerahasiaan Perbankan agar pemerintah lebih mudah melacak nilai harta para wajib pajak. 

Jokowi menjelaskan bahwa dirinya mengapresiasi layanan dari bank BUMN tersebut sehingga kebutuhan keuangan masyarakat di kepulauan dapat dilayani.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berencana membentuk anak usaha di Malaysia pada tahun 2017. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan konsolidasi perbankan, yang dilakukan dengan menghapus lima entitas bank umum, pada 2017.

LPS mempertahankan suku bunga penjaminan simpanan dan memberlakukan keputusan itu sampai Mei 2017 mendatang

Bank Indonesia (BI) memutuskan akan menurunkan suku bunga kartu kredit ke angka 2,24 persen tahun depan. Ini kabar baik bagi nasabah, tetapi tidak untuk industri perbankan.

Sri Mulyani meminta aparat penegak hukum segera menindak tegas pelaku yang menyebarkan pesan hasutan agar masyarakat menarik uangnya secara massal dari bank (rush money).

Sebuah gerakan “Rush Money” atau penarikan uang besar-besaran pada 25 November berkembang di media sosial. Betulkah sistem perbankan kita akan kolaps jika rush itu benar-benar terjadi?

Deutsche Bank dikabarkan sedang mengalami krisis keuangan. Salah satu raksasa perbankan Eropa dari Jerman ini harus menanggung denda 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp 181,6 triliun kepada Departemen Kehakiman AS menyusul putusan otoritas di AS yang menyatakan Deutsche Bank bersalah dalam menjual kredit perumahan murah (subprime mortgage), yang menjadi biang keladi krisis pasar keuangan di AS pada 2008.

Perbankan dan perusahaan berbasis e-commerce berbondong-bondong meninggalkan penggunaan password serta mulai menerapkan teknologi biometrik.

Lebih dari 17 tahun silam, Mochtar Riady harus menyerahkan Bank Lippo kepada Pemerintah Indonesia. Pada 2010, ia kembali membeli sebuah bank kecil. Kini, Mochtar Riady sudah menyusun sebuah rencana besar untuk membesarkan bank kecil yang dibelinya itu.

Penyatuan ATM empat bank BUMN sebuah ide sangat positif. Namun, realisasinya tak mudah, butuh kemauan yang besar di tengah menghilangkan sekat kepentingan di antara masing-masing BUMN perbankan. Semenjak digagas awal tahun lalu, ATM bersama plat merah masih harus menunggu sampai akhir tahun ini untuk sampai beroperasi secara masif. Butuh dua tahun untuk menyatukan yang sebenarnya sudah berdekatan.

Nilai brand bank-bank besar berskala global terus menyusut. Salah satu penyebabnya adalah munculnya gangguan dari financial technology (Fintech). Hanya satu dari 10 besar bank global dengan merek termahal yang mengalami kenaikan nilai brand.

Lebih dari 15 persen penduduk dewasa di Indonesia tak tersentuh produk finansial. Mereka tak memiliki tabungan di bank, kartu kredit, pinjaman bank, asuransi, reksadana, dana pensiun, saham, atau jenis produk finansial lainnya.

Instrumen moneter baru yakni BI Repo Rate 7 Hari akan diberlakukan Bank Indonesia secara efektif pada 19 Agustus 2016. Pemberlakuan acuan instrumen yang baru ini dimaksudkan agar suku bunga kebijakan dapat memengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil secara cepat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 53 persen dari total pengaduan nasabah mulai dari Januari 2013 sampai Juli 2016 merupakan pengaduan yang terkait dengan layanan perbankan. Pengaduan soal perbankan tersebut sebagian besar terkait masalah restrukturisasi kredit.

Bank Indonesia memastikan hingga Desember 2016 penerbitan sertifikat deposito (NCD) mencapai Rp22 triliun. Dengan jumlah sebesar itu, NCD akan menjadi instrumen yang potensial untuk menambah pendanaan perbankan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana membebankan premi tambahan kepada industri perbankan, khusus pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) yang menjadi tugas baru LPS setelah Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) disahkan.