Indeks Peraturan Presiden

Perpres Rindekraf 2026-2045 ditetapkan Prabowo pada 2 Juli 2026, dinilai tonggak penting dalam pembangunan ekonomi kreatif nasional.

GoTo mendorong agar Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing ekonomi nasional.

Istana mengklaim telah menyiapkan draf Perpres itu sebelum terjadinya kasus keracunan massal MBG di berbagai wilayah.

KemenHAM mengusulkan untuk menerbitkan peraturan presiden (perpres) uji tuntas HAM agar perusahaan wajib mematuhi prinsip HAM.

DPR dan CISDI mendesak pemerintah menerbitkan Perpres yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Program MBG.

Menurut Zulhas, target swasembada pangan yang dipercepat jadi tahun 2027 diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke beberapa negara. 

Bapanas beralasan, kehadiran regulasi food waste and loss akan mengatasi masalah makanan yang terbuang hingga 30 persen dari besaran pangan per tahun.

Kantor Komunikasi Kepresidenan merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut Jokowi, pembuatan Perpres ini untuk meminimalkan konten negatif yang dibuat para jurnalis. 

Jokowi mengesahkan jabatan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

larangan komisaris dan pengawas menjadi pengurus partai, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala definitif juga diatur dalam PP ini.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 disebutkan bahwa Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Pemerintah mengesahkan Perpres baru terkait Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Perpres Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021–2025 ditekan Jokowi pada 8 Juni 2021.

Ketiga perpres itu mengatur tentang Dewan Pengawas, susunan organisasi, dan status kepegawaian KPK.

Jokowi menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait mengeluarkan aturan turunan sebagai landasan pelaksana pengembangan Perpres mobil listrik.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani PP pencairan THR dan gaji ke-13 PNS yang akan jatuh pada tanggal 24 Mei 2019.

Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon mengumumkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan draf Perpres Mobil Listrik akan segera disusun. Draf itu akan dibahas dalam rapat terbatas kabinet, pada pertengahan Desember 2018.

Perpres nanti harus bisa membatasi sejauh mana TNI terlibat dalam mengatasi terorisme.