tirto.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan presiden tentang susut dan sisa pangan (food lossand waste). Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelesaikan masalah makanan sisa yang kini menjadi masalah mendesak di Indonesia.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menerangkan, Bapanas sudah mengajukan surat pembahasan peraturan presiden soal susut dan sisa pangan. Saat ini, Bapanas tengah menunggu jawaban pemerintah atas usulan tersebut.
“Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan peraturan presiden tentang food loss and waste ini,” ujar Sarwo dalam Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut dan Sisa Pangan di Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Sarwo menuturkan, permasalahan food waste sudah dibahas oleh Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian. Dalam rapat tersebut, DPR mengusulkan pembuatan Undang-Undang tentang Food Loss and Waste.
“Sambil jalan tentunya kita juga akan memenuhi permintaan DPR untuk menyusun undang-undang food loss ini sehingga kaitan dengan susut dan sisa pangan ini menjadi perhatian penting pemerintah,” terangnya.
Di kesempatan yang sama, Sarwo menyebut sisa makanan yang terbuang saat ini cukup besar di angka sekitar 30 persen makanan. Ia menilai, upaya mencegah food waste and loss ini juga akan berimbas pada penurunan impor beras dan membantu cadangan pangan.
“Kita bayangkan, kalau produksi beras 31 juta ton, kehilangan sekitar 30 persen-nya saja berarti 10 juta ton. Artinya ini yang memang harus kita atasi bersama sehingga kecukupan pangan untuk memenuhi pangan sekitar 280 juta jiwa penduduk Indonesia kita dapat terpenuhi, dan dengan bertahap (bisa) mengurangi impor,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia menilai program susut dan sisa pangan sangat penting untuk bisa segera diwujudkan Indonesia. Bapanas mengimbau masyarakat Indonesia untuk dapat melaksanakan program ini selain pemerintah berupaya menyiapkan cadangan pangan sebesar minimal 5 persen per daerah untuk memenuhi kebutuhan publik.
“Tentunya dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai ke tingkat desa. Sehingga program susut dan sisa pangan yang sangat penting ini dapat segera kita wujudkan, untuk mengurangi food loss and waste sesuai dengan target yang sudah kita tentukan,” ucap dia.
Selain itu, pemerintah juga mulai melakukan inisiatif dalam mengurangi angka susut dan sisa pangan lewat peta jalan demi memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan publik, terutama dalam mencapai ketahanan pangan nasional.
“Dalam melakukan upaya pencegahan dan pengurangan susut dan sisa pangan di Indonesia telah diluncurkan peta pengelolaan susut dan sisa pangan, dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 oleh Bappenas pada 5 Juli 2024, yang digunakan sebagai acuan bagi semua stakeholder,” kata Sarwo.
Dalam peta jalan tersebut, target pengurangan susut dan sisa pangan di tahun 2045 sebesar 75 persen yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
Target pengurangan susut dan sisa pangan pada rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, untuk susut pangan ditargetkan sebesar 3 persen per tahun, dan sebesar 3-5 persen per tahun untuk sisa pangan.
“Akurasi perhitungan SSP sangat penting dalam perencanaan pangan. Terdapat berbagai pendekatan dan metode yang bervariasi secara global dalam menghitung besaran SSP ini. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi kita semua dan kesesuaian metode dalam menghasilkan data yang akurat dan reliable di Indonesia," imbuh dia.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
