Indeks Penolakan Bandara Kulonprogo

Ada 53 penerbangan domestik batal di Bandara YIA karena pandemi Corona COVID-19.

"SP I diterbitkan dan dikirimkan karena konsinyasi sebagai proses pembebasan bidang tersebut sudah memiliki ketetapan hukum," kata juru bicara proyek pembangunan NYIA Kolonel Pnb Agus Pandu Purnama.

Polisi memeriksa empat penolak pengosongan bandara Kulon Progo dengan tuduhan "menghasut" warga.

Proses pengosongan lahan Bandara Kulon Progo hari ini kembali ricuh dan empat aktivis ditangkap polisi.

Proses pengosongan paksa Bandara Kulon Progo pada Senin (8/1/2018) memantik kericuhan antar warga dan aparat. Lagi-lagi terjadi kekerasan?

Warga diminta segera pindah karena cepat atau lambat, bangunan rumah yang saat ini masih berdiri akan diratakan.

Warga yang sudah direlokasi mengeluh tak bisa berproduksi dan cuma menghabiskan uang tabungan.

Menurut ajaran Islam, pengosongan paksa lahan bandara Kulon Progo adalah tindakan pemerkosaan hak-hak orang lain melalui cara yang zalim.

"Pembebasan tanah pasti ada pro kontra, pemerintah sangat hati-hati," kata Budi Karya Sumadi.

"Indonesia negara hukum. Kalau hukum ditegakkan, ya sama-sama ditegakkan. Jangan cuma untuk urusan penggusuran,” Sofyan, warga penolak bandara. 

Seorang aktivis yang mengadang aksi pembersihan paksa lahan warga dijatuhkan aparat, diinjak-injak, rambutnya dijambak, lalu diseret menjauhi lokasi.

Angkasa Pura I sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Jokowi, Pemda Kulon Progo, polisi, dan PLN terlibat dalam proses pengusiran warga anti-bandara.

Pihak UNY menyatakan tidak tahu-menahu terkait keterlibatan mahasiswa dalam aksi penolakan bandara di Kulon Progo.

Gandar menyatakan para aktivis ini hanya akan dimintai keterangan, setelah itu mereka akan dilepaskan.

Menurut Nasir, penangkapan para aktivis tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

12 orang aktivis tersebut diduga memprovokasi warga dan menghalangi proses pengosongan lahan.

Para petani semakin dipinggirkan dengan kekerasan atas nama pembangunan maupun kepentingan para pemegang modal.

Pakar Hukum Administrasi Negara dari UAJY, Riawan Tjandra berpendapat, pelaksanaan proyek Bandara Kulon Progo tidak bisa hanya memperhatikan aspek legal formal.

Ponirah tetap bertahan di hari terakhir penggusuran paksa oleh Angkasa Pura I meski tetangganya telah menyerah.

Warga tidak pernah menghadiri acara sosialisasi atau negosiasi penjualan tanah yang diadakan Angkasa Pura I atau pemerintah.