Indeks Penolakan Bandara Kulonprogo

Dari 222 perkara itu, ada sekitar 49 perkara yang sudah mengambil uang.

Rencana pengosongan lahan Bandara Kulon Progo yang sudah berlangsung sejak Senin (27/11/2017) ini mendapatkan penolakan dari warga petani terdampak dan YLBHI serta 15 LBH se-Indonesia.

Sultan menyatakan warga harus dengan kesadaran sendiri mengosongkan lahan yang akan dibangun untuk bandara itu.

Warga yang menolak untuk mengosongkan lahan secara mandiri, maka rumah dan bangunannya akan dirobohkan.

Petani dengan tegas menolak pembangunan bandara karena ada unsur pelanggaran HAM dengan pengosongan lahan secara paksa.

Warga melaporkan pemutusan listrik dan perusakan rumah saat pengosongan lahan untuk Bandara Kulon Progo oleh AP I.

Menurut warga yang tergabung dalam PWPP-KP, aparat merusak rumah warga, masjid, dan memutuskan jaringan lsitrik serta mencegah warga masuk rumah.

LBH menilai tindakan AP I melakukan pengosongan lahan secara paksa untuk pembangunan Bandara Kulon Progo melanggar HAM.

Rencana pembangunan jalur kereta api ke Bandara New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo tengah disiapkan Kemenhub.

LBH menilai, lokasi pembangunan bandara Kulon Progo adalah daerah rawan tsunami yang harus dihindari untuk pembangunan.

Kemenko Maritim mengklaim pihaknya berkerja sama dengan lembaga terkait sudah memperhitungkan potensi bencana tsunami dan gempa bumi di Kulon Progo yang menjadi lokasi pembangunan bandara baru.

Menhub memastikan, pembangunan bandara di Kulon Progo sudah memperhitungkan potensi bencana tsunami di kawasan tersebut. Ia juga mengatakan sudah mengurus izin AMDAL.

LBH Yogyakarta mendesak pemerintah untuk menghentikan pembersihan lahan yang dilakukan dalam rangka pembangunan bandara di Kulon Progo, DIY. LBH menilai pembangunan harus dihentikan karena belum memiliki izin lingkungan.

Pembangunan bandara NYIA Kulon Progo, menurut LBH, tidak hanya akan menyingkirkan lahan pertanian subur di wilayah tersebut tetapi juga rawan tsunami.

Presiden Jokowi mengatakan, Bandara Internasional Yogyakarta yang akan dibangun di lahan seluas 587 hektar akan didukung fasilitas terbaik berstandar internasional.

Pemerintah menargetkan bandara baru di Kulon Progo akan dioperasikan pada Maret 2019. Relokasi bandara tersebut, menurutnya, sebagai antisipasi perubahan lingkungan yang cepat.

Aliansi puluhan organisasi masyarakat sipil desak Presiden Joko Widodo menghentikan rencana peresmian pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo.

Rencana pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo (KP), merupakan salah satu potret rezim pembangunan infrastruktur yang masif dilaksanakan di Indonesia sekaligus potret hukum yang represif kata Yogi Zul Fadli, staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya.

Pembangunan Bandara New Yogyakarta Airport Kulonprogo (KP) memasuki tahap konstruksi. Sebelum melaksanakan peletakan batu pertama, Angkasa Pura 1 lebih dahulu menyiapkan dokumen Amdal konstruksi sebagai syarat ijin konstruksi bangunan.

Media massa menerbitkan pengumuman rencana studi Amdal pembangunan Bandara New Yogyakarta Airport Kulonprogo oleh Angkasa Pura I, pada Senin, (31/11/2016). Meskipun demikian, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyatakan proses studi Amdal yang baru akan dikerjakan itu tidak dapat dinilai sah secara hukum.