Indeks Penghapusan Presidential Threshold
Masalah DPR Bukan pada Kuantitas Parpol, tapi Kualitas Kerja
Masalah utama DPR bukan pada jumlah parpol, tetapi lebih kepada kualitas parpol dan kadernya di parlemen. Setuju?
Kawal Putusan Presidential Threshold Jangan Sampai Diakali Rezim
Belajar dari aksi Peringatan Darurat RUU Pilkada pada Agustus 2024, putusan MK soal penghapusan presidential threshold 20 persen juga harus dikawal.
Cerita di Balik Mahasiswa UIN Jogja Uji Materi PT 20% ke MK
MK menghapus syarat PT 20 persen berkat uji materi yang diajukan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagaimana ceritanya?
Cak Imin Singgung Trauma Kalah saat Bicara PT 20% Dihapus MK
Muhaimin mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden terlalu banyak tidak realistis untuk pemilu Indonesia.
Turunkan Presidential Threshold Dulu, Baru Usia Capres-Cawapres
Penurunan presidential threshold jauh lebih penting daripada menurunkan batas usia capres & cawapres karena menyangkut kepentingan yang lebih luas.
Partai Buruh Yakin Gugatan Presidential Threshold Dikabulkan MK
Partai Buruh telah menemukan celah agar gugatan presidential threshold bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Bawa 3 Tuntutan, Partai Buruh akan Gelar Aksi di MK & Istana
Tiga tuntutan Partai Buruh, yaitu pencabutan Omnibus Law UU Ciptaker, revisi parliamentary threshold 4% dan pencabutan presidential threshold 20%.
Soal Presidential Threshold, PKS Masih Cari Cara Selain Gugat ke MK
PKS sedang mencari opsi lain mengubah aturan presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen selain menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Nasdem Nilai Zulhas Salah Alamat Dorong KPK Hapus PT 20 Persen
Politikus Nasdem menilai saat ini presidential threshold hanya bisa dibahas di DPR sebagai pelaksana pembuatan UU, meski gugatan uji materi ditolak MK.
MK Berkukuh Presidential Threshold 20% Konstitusional
MK menolak gugatan soal presidential threshold yang diajukan Gatot Nurmantyo & politikus Partai Gerindra Ferry Yuliantono.
Alasan Politikus PAN Dukung Wacana Hapus Ambang Batas Presiden
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung wacana peniadaan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).