Indeks Pengelolaan Sampah

Pembangunan PLTSa itu ditujukan sebagai bagian dari rencana pengelolaan sampah.

Koster mengatakan penerapan Pergub soal larangan tas kresek belum terimplementasi dengan baik di pasar tradisional.

Program lainnya adalah program pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) serta refuse-derived fuel (RDF).

Hanif mengancam memidanakan kepala daerah bila tidak serius menangani pabrik tersebut.

Hanif mengatakan, daerah yang sampah minimal 1.000 ton per hari akan ditangani lewat program waste to energy yang dikelola pemerintah pusat.

Menteri Lingkungan Hidup mengeklaim terus berupaya mengatasi persoalan sampah di Indonesia.

Kabid Kebersihan DLH Tangsel, TB Apriliadhi Kusumah Perbangsa, menjadi tersangka dalam dugaan korupsi proyek pengadaan pengelolaan sampah 2024.

Di tengah menjadi sorotan sebagai "tempat sampah dunia", Indonesia masih rajin melakukan impor sampah untuk industri daur ulang.

Warga keberatan dengan kebijakan itu lantaran berdampak pada munculnya pembuangan sampah liar.

Pemerintah juga berencana memangkas proses perizinan terkait PLTSa untuk memudahkan investor.

Pramono kaget jumlah sampah di Tangerang Selatan sudah mencapai 1.000 ton per hari dan Tangerang mencapai 4.000 ton per hari.

Hasto mengatakan, baru 18 kelurahan yang telah masuk kategori hijau atau mampu mengelola sampahnya sehingga dia mendorong agar daerah tersisa ikut hijau.

Demi menyelesaikan masalah sampah, Gubernur Provinsi Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

12 warga sekitar RDF Rorotan sebelumnya dikabarkan terkena penyakit infeksi saluran pernafasan akut, tetapi sudah mulai beraktivitas.

Satu-satunya cara mengentaskan permasalahan sampah adalah dengan menerapkan waste management dan pilah sampah di sumber.

Dengan adanya satgas ini, kata AHY, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia bisa dikonversi menjadi energi.

Hanif mencontohkan, ada satu TPS yang berlokasi di pinggir laut dan dekat dengan tambak sehingga berpotensi terjadi pencemaran lingkungan.

KLH secara resmi mulai menghentikan sistem pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping mulai hari ini, Senin (10/3/2025).

Pemerintah akan segera melebur 3 Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengelolaan sampah menjadi satu aturan tunggal untuk penutupan program open dumping.

DKJ menjadi salah satu provinsi percontohan implementasi peta jalan (roadmap) pengelolaan sampah di Indonesia.