Indeks Pendidikan

"Jangan sampai ada sekolah yang semua isinya PNS, tapi ada juga satu sekolah yang hanya satu PNS yang cuma kepala sekolah saja. Ini harus diratakan," kata Muhadjir.

Sistem PPDB diwacanakan akan dihapus dan sebagai gantinya menggunakan sistem zonasi.

Pengumuman hasil seleksi beasiswa Kemkominfo akan diumumkan pada 9 Oktober 2018.

Syarat pendaftaran beasiswa Pelatihan Digital Kemkominfo dibagi dalam empat jenis yakni bagi lulusan D3 dan S1; SMK; ASN/PNS/TNI/POLRI dan pelaku industri.

Pendaftaran Beasiswa Pelatihan Digital Kemkominfo dibuka mulai 17 September 2018.

Sejumlah orang tua mengeluh anak mereka tak lagi mendapat KJP, padahal mereka sudah mencoba mendaftar tiap semester dan mengadu ke DPRD.

Pihak sekolah mengklaim hanya mengimbau siswi yang mengikuti pelajaran agama Islam berjilbab. Bukan mewajibkannya.

53 dari 612 sekolah di Jakarta adalah sekolah internasional dan 21 di antaranya berada di Jakarta Selatan, terbanyak se-DKI Jakarta.

Gedung kampus UIII segera dibangun pada bulan ini sehingga penerimaan mahasiswa baru bisa dibuka pada Januari 2020.

Pola belajar anak dipengaruhi gaya orangtua saat mendidik mereka di rumah.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

Imbauan berjilbab di sekolah umum dinilai sebagai inisiatif tak langsung untuk menguatkan identitas Islam

Anak yang pecicilan dan menangis keras-keras di transportasi umum kerap membuat kesal penumpang dewasa. Apa yang bisa dilakukan orangtua?

Alokasi dana riset dalam APBN selama ini masih ditujukan kepada bagian penelitian dan pengembangan di sejumlah kementerian/lembaga.

Dosen maupun peneliti dinilai sama-sama memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas riset di dalam negeri.

Siswa akan mendapat uang jajan dari KJP Plus dan KIP. Uang yang mereka terima dari KJP dianggarkan setiap bulan dan untuk KIP dianggarakan setiap tahun.

"Saya masih mendorong nanti masyarakat kita bisa diberikan beasiswa untuk S3."

Larangan menerima bantuan lain dari pemerintah pusat dan daerah yang ada dalam salah satu pasal di Pergub sebelumnya dihilangkan.

Pembicaraan tentang kurikulum toleransi di sekolah sekadar buang-buang waktu, karena pangkal permasalahannya ada di kapasitas guru.

Berdasarkan temuan Ombudsman, Pemprov DKI Jakarta diketahui tidak menerbitkan petunjuk tekni PPDB berupa Peraturan Gubernur yang mengacu pada Permendikbud baru.