Indeks Pemilu 2019

KPU akan menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu tingkat nasional, hari ini pukul 13.00 WIB.

Data Situng Pemilu KPU RI pada Jumat pukul 5.15 WIB sudah mencakup 75,13 persen TPS atau 611.106 dari 813.350 TPS di dalam dan luar negeri.

Hanya PKS dan Gerindra yang getol bicara soal pansus kecurangan pemilu. Demokrat dan PAN memilih diam.

BPN Prabowo-Sandi mempersilakan pengumuman rekapitulasi suara oleh KPU pada 22 Mei mendatang, meski masih menyisakan persoalan.

Menurut BPN, kasus ketidaknetralan ASN dalam Pemilu 2019 sudah terlalu banyak. 

BPN Prabowo-Sandi menginventarisasi dugaan kecurangan pemilu dan pilpres, selanjutkan melaporkannya ke Bawaslu RI.

Dekan FISIP Erwan Agus Purwanto mengatakan riset ini akan mulai dikerjakan pekan ini setelah menentukan tim perwakilan dari masing-masing fakultas.

Megawati dan Ma'ruf Amin bertemu pada hari ini. Keduanya membahas situasi usai Pemilu 2019. 

Direncanakan Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM akan turun ke Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk mencari sampel kasus.

Cawapres 01, Ma'ruf Amin menyatakan, akan bernegosiasi dengan Paslon 02 usai pengumuman rekapitulasi KPU secara nasional.

KPU masih menunggu pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, akibat peristiwa tercoblosnya surat suara di Malaysia.

Pembentukan Tim Hukum Nasional perlu dilihat sisi positif, karena diisi para akademisi.

Polisi membekuk dua tersangka kasus penyebaran hoaks yang menyebut, Bareskrim Polri di Gambir mengendalikan situng KPU.

Saat ini ada lima provinsi yang sudah selesai melaksanakan rekapitulasi hasil pemilu, yakni Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Utara, Bali dan Kalimantan Tengah.

Megawati mengimbau agar tidak menyikapi hasil Pilpres dan Pileg secara berlebihan, apalagi sampai melanggar hukum. 

Polisi menduga, kelompok teroris JAD akan melakukan serangan menjelang berlangsungnya pengumuman pemenang Pilpres pada 22 Mei mendatang.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan pihaknya menyampaikan turut bela sungkawa dan empati kepada para korban penyelenggara Pemilu 2019 yang sakit maupun meninggal dunia.

Dekan Fakultas Psikologi UGM Fatchurohman mengatakan dari hipotesis awal penyebab kematian para petugas pemilu ini menurutnya karena beban kerja yang lebih banyak. Sehingga menurutnya perlu adanya standar operasional prosedur (SOP).

YLBHI dan PSHK menilai pembentukan tim hukum nasional bermasalah secara hukum tata negara.

Elza Syarief menilai jam kerja petugas KPPS melanggar aturan karena jauh melebihi delapan jam.