Indeks Pemilu 2019
Bawaslu Berencana Laporkan Komisioner KPU ke DKPP Terkait Kasus PSI
Bawaslu RI mempertimbangkan rencana untuk melaporkan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ke DKPP.
Komisioner KPU Enggan Disalahkan Dalam Penghentian Kasus Iklan PSI
Wahyu Setiawan menganggap tudingan bahwa dirinya berperan penting dalam perkara iklan PSI sebagai sesuatu yang berlebihan.
Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg: Kemenkumham akan Panggil KPU
Kemenkumham akan memanggil KPU untuk membahas draf PKPU yang berisi ketentuan larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg.
KPK Bantah Tetapkan Tersangka Sesuai Dokumen PDF yang Beredar
Febri Diansyah menegaskan bahwa dokumen KPKUmumkan33.pdf yang beredar itu tidak benar.
Spekulasi Ketidakhadiran PKS di Umrah Politik Gerindra dan PAN
Mardani Ali Sera meyakini, Amien Rais tidak akan begitu mudah menolak 9 nama yang telah diajukan PKS sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.
Pengamat: Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg Diserahkan ke Parpol
Pangi mengatakan, apabila persyaratan larangan mantan napi koruptor berada di parpol maka KPU tidak perlu berhadapan langsung dengan caleg.
Tanggapan Menteri Yasonna Soal Pelarangan Caleg Mantan Koruptor
Menteri Yassona Laoly menilai, pelarangan mantan napi koruptor sebagai caleg itu sudah baik, tapi caranya yang tidak tepat.
Di Balik Sikap Jokowi yang Setuju Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg
Aktivis antikorupsi menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mendukung rencana KPU melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif.
Pakar Hukum Sebut Harus Ada Sanksi Menjerakan Bagi Koruptor
Praktisi hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, koruptor harus diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera.
Artidjo Alkostar Dukung Pelarangan Caleg Mantan Koruptor
Hakim Artidjo menilai, orang yang pernah terkena pidana korupsi tidak tepat jika mencalonkan diri sebagai caleg.
Motif Jokowi Sebut Eks Napi Korupsi Berhak Jadi Caleg Menurut Pakar
Sikap Jokowi, yang tidak sepakat dengan rencana KPU melarang eks napi kasus korupsi maju sebagai caleg di Pemilu 2019, dinilai memiliki motif politik.
KTP yang Tercecer - TirtoKilat
Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.
Amien Rais Sebut Presiden Jokowi akan Dilengserkan oleh Allah SWT
"Kita melihat secara jelas, kita perhatikan pemimpin yang akan dilengserkan Allah SWT itu biasanya langkahnya dari salah ke keliru, dari keliru ke blunder."
Rakornas PA 212 Soroti Isu TKA Ilegal dan Tercecernya E-KTP
Rakornas 212 menyoroti insiden e-KTP yang tercecer di kawasan Salabenda, Bogor.
PA 212 akan Usung Rizieq Shihab Sebagai Capres di Pemilu 2019
PA 212 akan memperjuangkan Rizieq Shihab menjadi capres di pemilu 2019 dengan menjalin konsolidasi dengan partai-partai politik.
PA 212 Ajak Umat Islam Pilih Capres yang Tak Tunduk Pada Asing
"Bekerja keras untuk rakyatnya bukan untuk kepentingan pihak aseng dan asing," ucap Slamet Maarif.
Presiden Jokowi: Mantan Narapidana Korupsi Punya Hak Berpolitik
Bagi Presiden Jokowi, napi korupsi tetap berhak mendapatkan hak politik.
Yang Mendukung dan Menolak Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg
Golkar dan PDIP menentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.
Spekulasi dari Kebijakan Jokowi yang Rajin Tambah Staf Khusus Baru
Presiden Jokowi punya 11 staf khusus presiden yang fungsinya dianggap telah dimiliki KSP dan kementerian atau lembaga.
Bawaslu: KPU Langgar HAM Jika Larang Eks Koruptor Jadi Caleg
Pelanggaran HAM terjadi karena KPU menghilangkan hak mantan napi koruptor itu untuk dipilih sebagai legislator.