Indeks Pemilu 2019

PSI mengkritik Soeharto dan Orde Baru sedangkan Partai Berkarya menganggungkan Soeharto dan Orde Baru.

Bawaslu RI mempertimbangkan rencana untuk melaporkan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ke DKPP.

Wahyu Setiawan menganggap tudingan bahwa dirinya berperan penting dalam perkara iklan PSI sebagai sesuatu yang berlebihan.

Kemenkumham akan memanggil KPU untuk membahas draf PKPU yang berisi ketentuan larangan eks narapidana korupsi menjadi caleg.   

Febri Diansyah menegaskan bahwa dokumen KPKUmumkan33.pdf yang beredar itu tidak benar.

Mardani Ali Sera meyakini, Amien Rais tidak akan begitu mudah menolak 9 nama yang telah diajukan PKS sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Pangi mengatakan, apabila persyaratan larangan mantan napi koruptor berada di parpol maka KPU tidak perlu berhadapan langsung dengan caleg.

Menteri Yassona Laoly menilai, pelarangan mantan napi koruptor sebagai caleg itu sudah baik, tapi caranya yang tidak tepat.

Aktivis antikorupsi menyayangkan sikap Jokowi yang tidak mendukung rencana KPU melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif.

Sikap Jokowi, yang tidak sepakat dengan rencana KPU melarang eks napi kasus korupsi maju sebagai caleg di Pemilu 2019, dinilai memiliki motif politik.

Praktisi hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, koruptor harus diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera.

Hakim Artidjo menilai, orang yang pernah terkena pidana korupsi tidak tepat jika mencalonkan diri sebagai caleg.

Tercecernya sejumlah e-KTP
invalid di Salabenda,
Bogor, Jawa Barat.

"Kita melihat secara jelas, kita perhatikan pemimpin yang akan dilengserkan Allah SWT itu biasanya langkahnya dari salah ke keliru, dari keliru ke blunder."

Rakornas 212 menyoroti insiden e-KTP yang tercecer di kawasan Salabenda, Bogor.

PA 212 akan memperjuangkan Rizieq Shihab menjadi capres di pemilu 2019 dengan menjalin konsolidasi dengan partai-partai politik.

"Bekerja keras untuk rakyatnya bukan untuk kepentingan pihak aseng dan asing," ucap Slamet Maarif.

Bagi Presiden Jokowi, napi korupsi tetap berhak mendapatkan hak politik.

Golkar dan PDIP menentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

Presiden Jokowi punya 11 staf khusus presiden yang fungsinya dianggap telah dimiliki KSP dan kementerian atau lembaga.