tirto.id - Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyoroti isu TKA Ilegal dan dan KTP tercecer dalam Rakornas PA 212 di Cibubur, Jakarta Timur Selasa(29/5/2018). Hal tersebut dikatakan pada resolusi terkait capres dan cawapres yang layak dipilih oleh Umat Islam.
Menurut Ketum DPP PA 212 Slamet Maarif, umat Islam harus memilih capres dan cawapres yang tidak mendorong Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia. Pasalnya, kedatangan TKA saat ini bisa mengancam kedaulatan NKRI.
"Pemerintah yang ada sekarang nampak berusaha melindungi legalitas pendatang asing itu dengan segala dalih yang tidak masuk akal, hal ini merupakan kebijakan berbahaya bagi bangsa Indonesia," ucap Slamet.
Sorotan kedua pada Rakornas tersebut yakni adanya insiden e-KTP yang tercecer di kawasan Salabenda, Bogor pada Sabtu (26/5/2018). Insiden e-KTP sempat viral di media sosial dan memunculkan banyak spekulasi.
Slamet mengatakan kalau umat Islam jangan memilih Capres dan Cawapres yang mengotak-atik hasil pemilu dengan merancang segenap trik-trik tertentu. Pasalnya kasus e-KTP yang tercecer menimbulkan spekulasi jika ada indikasi kecurangan dalam pemilu nanti.
"Kejadian berkarung-karung E-KTP yang kebetulan tertangkap publik dua hari lalu adalah bukti ada gunung es kecurangan pemilu. Dalih berkarung-karung e-KTP itu akan dimusnahkan karena cacat tidak dapat diterima oleh akal sehat," ucap Slamet.
Slamet pun berharap agar skandal e-KTP yang tercecer tersebut bisa segera diselesaikan. Selain itu PA 212 juga menyoroti kondisi sosial ekonomi pemerintahan saat ini. Merujuk pada Pasal 33 dan pasal 34 tentang cabang-cabang produksi yang berpengaruh harus dikuasai oleh negara serta fakir miskin dan terlantar harus dipelihara negara.
Menurut Slamet, 2 pasal ini sudah dilanggar oleh pemerintahan saat ini sehingga umat Islam harus memilih Capres dan Cawapres yang pro terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
"Perintah UUD untuk membangun demokrasi ekonomi yang egaliter, ramah lingkungan, mandiri dan berkelanjutan kini telah dilanggar habis-habisan. Ekonomi yang sekarang tidak ada kaitannya sama sekali dengan UUD 1945," ucap Slamet.
Terakhir Slamet berharap agar capres dan cawapres pilihan Umat Islam harus mampu membuat langkah-langkah yang tepat guna memberantas terorisme dan tidak menyudutkan agama tertentu.
"Bukan untuk menebar rasa takut masyarakat, sehingga masyarakat tidak berani melakukan kritik dan koreksi pada pemerintah. Sejauh ini terasa umat Islam selalu tersudutkan dan tertuduh dalam setiap aksi terorisme" ucap Slamet.
Resolusi itupun ditandatangani oleh ketua panitia Rakornas PA 212 KH. Bukhori Abdul Shomad, Ketum DPP PA 212 KH. Slamet Maarif, Sekretaris Kegiatan Rakornas PA Alumni 212 Wahidin san Ketua Dewan Penasihat PA 212 Prof. Dr. H. M. Amien Rais.
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Yantina Debora
