Indeks Pemberantasan Korupsi

Perdana Menteri India Narendra Modi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritasnya. Ia kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras terhadap para koruptor. Dalam retorika Modi, korupsi mengancam nasionalisme India.

Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Irman menyebut KPK genit dalam melakukan pemberantasan korupsi dan mirip toko kelontong yang menjual segala hal.

India memutuskan untuk menarik pecahan mata uang bernominal 500 dan 1000 rupee dari peredaran. Langkah ini diambil untuk memangkas korupsi, menarik peredaran uang ilegal dari pasar, serta menghentikan suplai logistik bagi kelompok teroris.

Komitmen MK terkait pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan. Sanksi etik pada Ketua MK Arief Hidayat dan putusan MK yang dinilai menguntungkan koruptor serta memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi pemicunya. MK membutuhkan figur-figur hakim berintegritas tinggi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi borok negeri ini.

Pemberantasan korupsi dinilai dengan menghukum para pelakunya dinilai memberikan efek samping yakni pejabat ketakutan mengambil keputusan sehingga berdampak pada lambatnya perekonomian.

Arah kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani kasus korupsi masih jauh dari komitmennya saat kampanye. Salah satu indikatornya adalah tren vonis pengadilan terhadap para terpidana korupsi yang justru semakin ringan.

Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.