Masuk tirto.idIndeks Pejabat Negara
KPK: Stafsus Menteri Wajib Lapor LHKPN pada 2026
Penegasan itu menjawab wacana sebelumnya yang memasukkan Stafsus Menteri sebagai subjek LHKPN.
RUU Jabatan Hakim: Hakim Ad Hoc Diusulkan Jadi Pejabat Negara
Habiburokhman juga mengatakan gaji Hakim Ad Hoc dipastikan mengalami kenaikan demi mengakomodir aspirasi protes para hakim ad hoc.
Prabowo Ancam Copot Pejabat yang Tak Sederhanakan Regulasi
Presiden Prabowo Subianto, mengancam bakal mencopot pejabat negara yang tidak menyederhanakan peraturan.
DPR Lampaui Kewenangan Jika Tatib Berujung Kuasa Copot Pejabat
Ada logika kesimpulan yang meloncat dari kepala anggota DPR saat merasa bisa mencopot pejabat dengan evaluasi berkala.
Sarmuji Pastikan Tak Ada Tukar Guling antara Golkar dan Gerindra
Politik tukar guling itu dikaitkan dengan jatah kursi menteri dan jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Daftar Pejabat RI yang Dilantik Sebelum Usia 40 Tahun
Cukup banyak pejabat publik yang masih muda saat dilantik, termasuk Menpora Dito Ariotedjo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Ada siapa lagi?
Mencegah Potensi Penyalahgunaan Fasilitas Negara di Pilpres 2024
Komisioner KPU RI, Idham Holik sebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada kontestan pemilu agar menaati peraturan yang berlaku.
KPK Sebut Menpora Dito Punya Waktu hingga 12 Juli Lapor LHKPN
Berdasarkan peraturan KPK, Menpora Dito punya waktu hingga 12 Juli 2023 untuk memenuhi kewajibannya lapor LHKPN.
KPK: Sekarang Waktu yang Tepat Sahkan RUU Perampasan Aset
Jika RUU Perampasan Aset disahkan, maka akan memudahkan penegak hukum dalam merampas aset koruptor baik lewat peradilan maupun non-peradilan.
KPK Periksa Kepala BPN Jaktim Besok Imbas Gaya Hidup Mewah Istri
Nama Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra mencuat usai postingan-postingan istrinya yang bergaya hidup mewah menjadi viral di media sosial.
Mahfud Ungkap Ada Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu
Mahfud meminta transaksi keuangan tidak wajar di lingkungan Kemenkeu segera diusut oleh aparat berwenang.
Anwar Usman dan Potensi Konflik Kepentingan Lingkar Presiden Jokowi
Secara etik, Ketua MK Anwar Usman diminta mundur dari jabatannya, karena sulit melepaskan konflik kepentingan jika tergugat presiden.
