Indeks Pejabat Negara

Penegasan itu menjawab wacana sebelumnya yang memasukkan Stafsus Menteri sebagai subjek LHKPN.

Habiburokhman juga mengatakan gaji Hakim Ad Hoc dipastikan mengalami kenaikan demi mengakomodir aspirasi protes para hakim ad hoc.

Presiden Prabowo Subianto, mengancam bakal mencopot pejabat negara yang tidak menyederhanakan peraturan.

Ada logika kesimpulan yang meloncat dari kepala anggota DPR saat merasa bisa mencopot pejabat dengan evaluasi berkala.

Politik tukar guling itu dikaitkan dengan jatah kursi menteri dan jabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Cukup banyak pejabat publik yang masih muda saat dilantik, termasuk Menpora Dito Ariotedjo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Ada siapa lagi?

Komisioner KPU RI, Idham Holik sebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada kontestan pemilu agar menaati peraturan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan KPK, Menpora Dito punya waktu hingga 12 Juli 2023 untuk memenuhi kewajibannya lapor LHKPN.

Secara etik, Ketua MK Anwar Usman diminta mundur dari jabatannya, karena sulit melepaskan konflik kepentingan jika tergugat presiden.