Indeks Pedagang Kaki Lima

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uni akan merelokasi para pedagang kaki lima ke tempat penampungan sementara saat penataan kawasan tanah abang. 

Para pedagang Tanah Abang memprotes permintaan Ombudsman untuk pengembalian fungsi Jalan Jatibaru. Mereka menilai penutupan jalan itu merupakan kebijakan diskresi Gubernur Anies Baswedan.

Sejumlah pedagang kaki lima Jati Baru Tanah Abang melakukan aksi protes dengan menggelar dagangan di depan Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa, (3/4/2018).

Banjir, pungli, dan polisi adalah kenyataan sehari-hari yang mesti dihadapi pedagang kaki lima di Jakarta. 

Agus Pambagio mengatakan instruksi Gubernur Anies tidak bisa jadi dasar hukum yang kuat untuk menutup jalan Jatibaru.

Jalan Sunan Ampel dan Jalan Adityawarman I, Melawai, Jaksel menjadi sorotan karena padat dengan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang memasang spanduk OK-OCE.

Berbeda dengan Anies, Sandiaga selalu menanggapi pemberitaan soal menjamurnya PKL di kawasan tersebut.

Menurut Sandiaga, salah satu alternatif tempat relokasi para PKL di trotoar Melawai adalah gedung-gedung di sekitar kawasan itu.

Sandi mengaku akan mencarikan ruang alternatif bagi para pejalan kaki agar tidak terganggu dengan aktivitas PKL.

Pedagang yang diizinkan berjualan di kawasan Sudirman hingga M.H Thamrin malam ini merupakan para pengusaha dari komunitas OK OCE.

Selain menyelamatkan lapangan kerja, penutupan jalan itu juga disebut berhasil mendorong penerapan sistem Transit Oriented Development (TOD) di Tanah Abang.

Pedagang di pasar Blok G Tanah Abang menilai kebijakan rekayasa lalu lintas Pemprov DKI Jakarta mengancam pendapatannya.

Menurut para pedagang di sekitar jalan Nusantara, omset mereka turun hingga 50 persen karena pemberlakuan sistem satu arah.

Meski tak berlaku di Tanah Abang, tipiring itu tetap diberlakukan di tempat lain.

Koalisi Pejalan Kaki memprotes pernyataan Sandiaga Uno yang menyebut bahwa para pejalan kaki yang menyebabkan kemacetan di Tanah Abang.

Setiap Senin hingga Jumat, rata-rata ada 50 ribu pengguna Commuter Line yang berangkat dan turun di Stasiun Tanah Abang.

Sandiaga minta kawasan Tanah Abang harus dikaji secara komperehensif tanpa membeda-bedakan para pemilik kepentingan baik pengendara, pengusaha mikro, maupun pejalan kaki.

Sandi mengaku tidak bisa memberi janji putusan ini akan rampung dalam kurun waktu berapa hari.

Hasil investigasi Ombudsman RI menemukan sejumlah indikasi pelanggaran hukum dan maladministrasi dalam proses penataan PKL di DKI Jakarta.

Tidak sedikit pedagang yang mencari peruntungan di trotoar sekitar stasiun Tanah Abang. Maka dari pada itu, ketika selesai ditertibkan, para penjual akan kembali menjajakan barang dagangannya.