Indeks Pansus Hak Angket Kpk

Tokoh masyarakat dan tokoh agama di Yogyakarta menggelar deklarasi untuk menolak hak angket DPR terhadap KPK karena bertentangan dengan konstitusi.

Taufiqulhadi menilai sejak awal pembentukan pansus bukan untuk melindungi kolega di DPR yang terindikasi menerima kucuran dana korupsi e-KTP.

Anggota pansus hak angket KPK dari fraksi Partai Nasdem, Taufiqulhadi menuntut agar Agus Rahardjo selaku pimpinan KPK mundur dari jabatannya.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengimbau KPK untuk mengantisipasi tiga hal terkait kemungkinan serangan dari pansus hak angket KPK.

Pansus KPK akan semakin brutal pascapenetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Tapi KPK sudah mengantisipasi hal itu, kata Bambang Widjojanto.

Penetapan ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tidak menghalangi panitia khusus hak angket KPK untuk tetap berjalan.

Pansus Hak Angket KPK bentukan DPR RI dinilai mengganggu proses penegakan hukum, sehingga Aliansi Rakyat Anti-Korupsi (ARAK) Bali dengan tegas, menolak keberadaan pansus.

Agun menegaskan Pansus Hak Angket tidak ingin menganggu dan menghalangi proses pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK ke Kejaksaan Agung hanya untuk silaturahmi.

Agus Rahardjo mengaku berterima kasih kapada Slank karena telah memberikan dukungan.

Jaksa Agung HM Prasetyo membela Pansus Hak Angket KPK. Dia mengatakan Pansus ini tidak sedang berupaya melemahkan Komisi Antirasuah.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membantah tuduhan bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tata negara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Prasetyo mengatakan, Pansus Hak Angket tidak akan melemahkan KPK.

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI cukup masif bergerilya mencari dukungan dari berbagai pihak.

Pegawai KPK menilai dasar hak angket yang dilakukan DPR kepada lembaga antirasuah tidak sah. Menutut mereka, hak angket tidak dapat digunakan untuk lembaga independen seperti KPK.

Tim pansus hak angket KPK DPR RI akan berkunjung ke Kejagung dan bertemu dengan Jaksa Agung pagi ini untuk mendalami prosedur penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Sejumlah aktivis mendesak Presiden Jokowi segera mengambil sikap politik tegas membela KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh DPR RI melalui Pansus Hak Angket. Para aktivis curiga Jokowi masih diam sebab disandera oligarki parpol.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengadakan diskusi guna menyikapi langkah Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh komisi III DPR-RI.

Pansus hak angket KPK dan Mabes Polri mencapai beberapa kesepakatan setelah melakukan pertemuan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR RI menilai pernyataan Laode soal adu domba KPK dan Polri itu penuh kecurigaan dan merendahkan martabat Polri.