Indeks Pansus Hak Angket Kpk

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengunjungi pejabat Mabes Polri, Jakarta pada Rabu siang.

Ketua umum PBNU Said Aqil Siradj dan pengurus PBNU bertemu dengan pimpinan KPK untuk memberikan dukungan moral kepada KPK.

Pansus Angket KPK akan menemui pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung untuk membahas rekrutmen polisi dan jaksa yang bekerja di Komisi Antirasuah. Pansus menuding ada masalah dalam proses rekrutmen itu. 

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan dukungan organisasinya ke KPK untuk terus serius memberantas korupsi. Dia menilai saat ini ada upaya untuk mengeroyok dan melemahkan KPK.

Menurut Romli, informasi itu didapatkannya saat bertemu dengan mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.

Menurut Taufiqulhadi, Hak Angket adalah hak konstitusional sehingga semua lembaga harus mengindahkan apa yang dikerjakan Pansus.

Menurut Said, rakyat masih membutuhkan KPK karena negara masih belum mampu menegakkan hukum.

Hak Angket seharusya dialamatkan kepada presiden beserta jajarannya dan badan pemerintah non-kementerian, bukan kepada KPK.

Menurut Yusril, setiap lembaga negara yang mendapat pembiayaan dari APBN, secara hukum berhak diawasi oleh lembaga legislatif negara, yakni DPR.

Yusril berpendapat bahwa secara hukum, pansus hak angket sudah tidak bisa dihentikan dan diprediksi akan bekerja selama 60 hari ke depan.

Hak angket dikatakan Yusril sebagai sesuatu yang menjadi wewenang DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

KPK dianggap lembaga eksekutif karena institusi antirasuah tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Panitia khusus hak angket KPK mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, Senin (10/7/2017) dan menyusul akan memanggil Mahfud MD.

Hak angket DPR terhadap KPK dinilai merupakan tindakan mendukung korupsi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya akan bergabung dalam Pansus Hak Angket KPK DPR bila lembaga antirasuah tersebut memerlukan bantuan.

Hasil audiensi menyatakan, Iluni UI badan hukum mendukung penuh usaha pansus hak angket dalam pengawasan KPK.

Iluni UI dan ITB memprotes perkataan Masinton yang dirasa malah memihak koruptor.

Masinton tersulut ketika Pansus Hak Angket, dituding oleh perwakilan Iluni UI dan ITB, hanya ingin melemahkan dan membuat KPK kehilangan kekuatan.

"Keterlibatan anggota DPR dalam kasus e-KTP konteksnya dengan hak angket saya pikir ini (karena) belum paham betul makna dari benturan kepentingan," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana.

Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengibaratkan KPK seperti pemain sepak bola asing yang didatangkan dari liga asing.