Indeks Panglima Tni

Gatot Nurmantyo menilai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mampu memimpin tentara di "tahun politik" dengan baik.

Pengungkapan kasus kematian La Gode menjadi salah satu pertanyaan DPR.

Idrus Marham berharap, TNI di bawah kepemimpinan Hadi Tjahjanto harus mengembangkan politik kebangsaan dan tidak berpolitik praktis.

Muncul usulan yang melarang Jenderal Gatot untuk mengambil kebijakan strategis di akhir masa jabatan, seperti merotasi dan memutasi perwira tinggi.

Dari aspek rotasi kesatuan TNI, saat ini menjadi kesempatan Angkatan Udara untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Target dari Komisi I adalah merampungkan pembahasan pergantian panglima TNI sebelum masa reses pada 13 Desember nanti.

Lingkungan TNI mengenal pameo “garis tangan”: karier seseorang tak bisa diramalkan dan nasib baik ikut menentukan jabatan dan pangkat.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo diminta tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatannya demi menjaga kondusifitas.

Panglima TNI yang baru bisa menempuh sejumlah cara guna menuntaskan kasus HAM yang melibatkan prajurit maupun perwira tinggi TNI.

Hadi Tjahjanto akan jadi Panglima TNI kedua dari Angkatan Udara. Sebelumnya, ada Djoko Suyanto yang pernah menjabat satu tahun.

Surat Presiden Jokowi akan dibacakan di Rapat Paripurna, setelah itu akan diserahkan pada Komisi I DPR.

Komisi I sejauh ini tengah mengumpulkan data. Kasus penyelundupan itu termasuk kejadian yang baru.

"Salah satunya Pilkada, yang paling utama adalah waktunya singkat menuju perhelatan Pilkada dan Pemilu. Dua-duanya ini kami harus pastikan Panglima TNI siap," kata Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Surat diserahkan ke DPR pagi ini.

Presiden Jokowi menunjuk Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan berakhir pada Maret 2018.

Wakil Ketua DPR mengharapkan surat dari Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI masuk sebelum tanggal 13 Desember 2017.

Ketua Setara Institute menilai bahwa Panglima Gatot Nurmantyo tidak punya perhatian khusus pada agenda reformasi TNI.

TB Hasanuddin menjelaskan, nantinya Presiden hanya akan mengirim satu nama yang kemudian diserahkan ke Komisi I DPR untuk menjalani uji kelayakan.