tirto.id - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya institusi yang memesan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo seharusnya bukan untuk konsumsi publik. Hal ini ditegaskan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto.
"Kami sudah sampaikan bahwa pernyataan Panglima TNI dalam acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI bukan untuk konsumsi publik atau off the record," kata Wuryanto, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (25/9/2017).
Bahkan, lanjut Wuryanto, Panglima TNI sudah menyatakan bahwa ia tidak pernah membuat pernyataan resmi (pers rilis) yang berkaitan dengan senjata ilegal.
"Ada teman-teman yang kebetulan mungkin merekam pernyataan beliau, padahal kami sudah sampaikan tidak boleh diberitakan," katanya, seperti dikutip Antara.
Permintaan off the record, kata Wuryanto, sudah dijamin dalam Undang-Undang tentang Pers, sehingga patut untuk dihormati.
Sebelumnya, Gatot menegaskan, pihaknya tidak pernah membuat pers rilis soal adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.
"Saya tidak pernah press release [soal senjata], saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu [senjata ilegal]," kata Panglima TNI usai menutup Kejurnas Karate Piala Panglima TNI Tahun 2017, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017) malam.
Namun demikian, dirinya mengakui bahwa beredarnya video dan rekaman soal itu di dunia maya adalah memang pernyataannya.
"Seribu persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," paparnya.
Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia, Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu.
Panglima TNI juga enggan berkomentar soal pernyataan Menko Polhukam Wiranto bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri. Gatot mengatakan, soal itu bisa ditanyakan langsung kepada Wiranto.
Dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn), Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.
Pernyataan Gatot ini secara tidak langsung menuding pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan pengadaan senjata. Selain TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga punya kewenangan yang sama. Semua instansi tersebut pasti akan mencantumkan anggaran pembelian senjata dalam Anggaran Pembelian Belanja Negara (APBN) dan Rancangan APBN (RAPBN).
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
