Indeks Panglima Tni

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta masyarakat untuk mewaspadai benih-benih yang memicu perpecahan antarumat beragama dengan cara mengadu domba.

Taufiqulhadi mengatakan Partai NasDem mewacanakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di Pilpres 2019.

Gatot mengatakan kemerdekaan yang dimiliki Indonesia saat ini adalah hasil dari perjuangan para ulama.

Panglima meminta Presiden Jokowi tidak meragukan TNI yang menurutnya siap digerakkan kapan saja sesuai dengan perintah Presiden.

Gatot Nurmantyo mengatakan, saat ini pengguna media sosial tidak merasa dijajah aplikasi ini bahkan rela mengeluarkan uang untuk penjajahnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan mengerahkan pesawat pengintai yang beroperasi di Maluku Utara (Malut), guna mengantisipasi terjadinya ancaman terorisme di wilayah ini.

Gatot Nurmantyo menerangkan, TNI sudah mengerahkan operasi intelijen mulai dari Maluku Utara, kemudian pulau-pulau terluar sampai ke wilayah Sulawesi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengumpulkan bukti untuk mengusut keterlibatan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi di pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101. 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengumumkan kasus pembelian Helikopter AgustaWestland (AW) 101 diduga merugikan negara sebesar Rp220 miliar. Penyidik POM TNI sudah menetapkan tiga tersangka dari TNI AU di kasus ini.

Presiden menegaskan, meskipun kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul dijamin oleh konstitusi, tetapi kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum dan Undang-Undang Dasar 1945.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melakukan mutasi besar-besaran kepada 87 Perwira Tinggi.

Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengimbau jajarannya untuk berhati-hati menggunakan media sosial.

Panglima TNI mengimbau kepada Komandan Paspampres baru untuk segera mengimplikasikan diri dengan dinamika tugas yang baru agar tidak terjadi masa transisi atau stagnasi.

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan keterlibatan lembaga dari luar, seperti KPK, diperlukan untuk memberantas korupsi di tubuh TNI.

Komisis I DPR RI mendesak Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo segera mengakhiri polemik terkait Permenhan Nomor 28 Tahun 2015 secara baik-baik.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan anggaran yang digunakan untuk pembelian pesawat helikopter AW 101 1 unit tidak berasal dari Sekretariat Negara (Setneg).

Panglima TNI sesalkan dengan adanya Permenhan No 28 Tahun 2015. Dengan Permenhan itu, kekuasaannya dalam bidang operasional nyaris tidak ada.

Panglima TNI dan Menhan tidak dalam satu komando dalam persoalan pembelian helikopter AW 101. Sebagai Panglima TNI, Gatot merasa tak dilibatkan dalam pembelian ini. Tapi Menhan berlindung di balik Permenhan No 28 tahun 2015 yang menyebutkan TNI AU berhak mengajukan usulan anggaran kepada Menhan tanpa sepengetahuan Panglima TNI.

Pemerintah Indonesia membantah ada penghentian semua kerja sama militer antara Indonesia dan Australia. Pembatalan sementara kerja sama itu hanya berlaku untuk program pelatihan bahasa di satuan khusus militer Australia.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta agar para perwiran TNI selalu mencermati dan menyimak dengan teliti setiap informasi dan perkembangan situasi yang selalu berubah dengan cepat.