Indeks Pancasila

Zuly mengatakan, kesimpangsiuran mengenai pemahaman dan lahirnya Pancasila kerap menciptakan kegaduhan politik.

Distorsi fakta.
Gonjang-ganjing lahirnya
dasar negara.

Profesor Hariyono menyatakan lemahnya pemahaman terhadap Pancasila menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya radikalisme.

Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 menandatangani Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Wakil Ketua DPR mendesak pemerintah harus menjelaskan kepada publik terkait besaran gaji pegawai BPIP, termasuk pembinanya Megawati Soekarnoputri sebanyak Rp112 juta.

Sebagai pemikir Islam, Munawir Sjadzali tergolong kritis atas gagasan negara Islam di Indonesia sejak muda. Waktu jadi Menteri Agama, ia mendorong kelompok Islam menerima Pancasila sebagai asas tunggal.

"Ini berarti pembubaran HTI tak lagi disebabkan karena alasan politik semata sebagaimana Perppu Ormas, tetapi juga secara hukum telah sah," kata Ace.

"Kalau orang susah, terdampar lagi, kalau kita tidak tampung itu berarti tidak melaksanakan sila kedua itu," kata JK.

Megawati menyampaikan beberapa rencana program kerja BPIP yang bisa disinergikan dan dilaksanakan bersama Polri.

Wayan mengatakan, pernyataan Daud menjadi bukti HTI berniat menegakkan khilafah.

Pernak-pernik yang dipakai bukan barang-barang mahal nan mewah, melainkan bahan-bahan organik seperti rotan, bambu, rumbia, dan jerami.

"Meskipun secara verbal Pancasila adalah kesepakatan dasar yang dibuat para pendiri negara. Sekarang ada saudara kita yang terang-terangan mempersoalkan Pancasila," ucap Ignatius Suharyo.

Pada Muktamar 1984, Gus Dur membawa NU keluar dari politik praktis lewat keputusan Kembali ke Khittah 1926.

Sejumlah ormas yang menolak keberadaan Ustaz Abdul Somad di Bali diduga melakukan persekusi dan mengancam dengan membawa senjata tajam.

Dia kerap memperkenalkan diri sebagai Raden Mas Singomenggolo Jalmowono. Raden Mas ini lahir di Puger, Jember, Jawa Timur, tepat 85 tahun lalu pada 28 November 1932. Secara garis keluarga, Suyadi memang keturunan raden. Ayahnya pernah jadi patih di zaman kolonial Hindia Belanda. Jadi sah-sah jika ia mengaku diri sebagai "Pak Raden".

Selempang sarung.
Pancasila di dalam
lipatan peci.

Wakil Presiden menjelaskan alasan pemerintah membubarkan organisasi massa HTI salah satunya karena melanggar sila ketiga

Pemimpin DPR akan mengkaji dulu persoalan yang menyangkut keadilan, hukum, serta hak untuk berserikat dan berkumpul dalam UU Ormas itu.

DPR mengesahkan Perppu Ormas Nomor 2 tahun 2017 melalui voting terbuka dalam Rapat Paripurna (Rapur) DPR.

Dalam peringatan Hari Santri Nasional 2017, para ulama mengajak para santri dan masyarakat untuk menjaga NKRI.