Indeks Pam Jaya

PAM JAYA dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM JAYA.

Tidak transparannya proses perundingan HoA menimbulkan syak wasangka di kalangan aktivis penolakan swastanisasi air Jakarta.

Aktivis menilai Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum tidak transparan ke publik. Sebab, ada banyak informasi penting yang belum dijelaskan oleh tim bentukan pemerintahan Anies tersebut.

Haris Azhar mendesak Pemprov DKI Jakarta dan PD PAM Jaya mengutamakan pemenuhan kebutuhan warga miskin atas air bersih yang murah dalam negosiasi dengan Aetra dan Palyja. 

Sejumlah aktivis meminta KPK, BPK dan BPKP memantau proses penghentian swastanisasi air di Jakarta. Mereka menilai Pemprov DKI tidak perlu membayar kompensasi ke Palyja dan Aetra. 

Head of Agreement (HoA) atau perjanjian induk swastanisasi air belum juga diumumkan padahal tenggatnya Maret 2019, Dirut PAM Jaya Priyatno Bambang mengklaim masih ada teknis administrasi.

DPRD DKI menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Anies Baswedan perlu serius untuk mempercepat keputusan dalam masalah swastanisasi air di Jakarta.

Direktur Utama PAM Jaya, Priyatno Bambang, mengkonfirmasi bahwa dirinya telah menyerahkan Head of Agreement (HoA) atau perjanjian induk masalah swastanisasi air.

Tahap penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta memasuki bagian akhir, karena perjanjian telah diteken. Direncanakan pekan ini hasil perjanjian diumumkan.

Pemprov DKI dan Anies Baswedan terkesan lamban mengeksekusi putusan MA soal swastanisasi air. Tapi tim evaluasi punya alasan untuk itu.

Anies menegaskan penghentian swastanisasi air tidak terpengaruh putusan MA yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) dari Kemenkeu. 

Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengambil alih pengelolaan air di ibu kota karena menilai klausul dalam perjanjian kerja sama dengan swasta bermasalah. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta PAM Jaya segera membuat kesepakatan atau Head of Agreement terkeiat penghentian swastanisasi air.

PAM Jaya menyatakan siap menjalankan keputusan Gubernur Anies Baswedan tentang penghentian swastanisasi air di DKI Jakarta.

Bekas Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat tak boleh lagi jadi ketua Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani keputusan Gubernur tentang pemberhentian Erlan Hidayat sebagai Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya.

Pencopotan Erlan Hidayat dari posisi Dirut PAM Jaya diduga untuk mempercepat proses restrukturisasi kontrak antara PAM Jaya, Palyja dan Aetra.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Dirut PAM Jaya Erlan Hidayat.

PAM Jaya menyebutkan total ketersediaan air yang dipersiapkan selama perhelatan Asian Games 2018 mencapai 19 ribu meter kubik per hari.

Para pelanggar pengguna air tanah di DKI Jakarta bisa kena sanksi ringan seperti administrasi hingga ketentuan pidana. Apa tindakan Anies?