Indeks Pam Jaya

Aktivis KMMSAJ meminta KPK mengusut kerugian negara akibat swastanisasi air di DKI Jakarta.  

Pemprov DKI Jakarta berencana akan menyampaikan masalah Palyja tidak Kooperatif dalam HoA swastanisasi air ke KPK.

Pemprov DKI Jakarta dan tim tata kelola air akan menemui KPK Jumat besok untuk membahas soal swastanisasi air.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta ada laporan tentang perkembangan upaya penghentian swastanisasi air di ibu kota. 

Dirut PAM JAYA Priyatno Bambang Hernowo menyatakan, keputusan penandatanganan HoA atau perjanjian induk terkait pemutusan swastanisasi air masih terhambat kepentingan bisnis masing-masing.

Direktur PAM JAYA menyatakan, perubahan kebijakan swastanisasi air dilakukan enam bulan pasca penandatanganan HoA antara Pemprov DKI dan pihak swasta.

Direktur PAM Jaya Priyatno Bambang mengundur lagi pertemuannya dengan Palyja untuk membahas Head of Agreement atau perjanjian induk terkait pemutusan swastanisasi air.

Pemprov DKI Jakarta tidak tegas soal pemutusan swastanisasi air, sehingga membiarkan pihak swasta menandatangani Head of Agreement (HoA) masalah swastanisasi air  hingga saat ini.

LBH Jakarta menilai, kesepakatan yang telah diambil oleh PT Aetra Jakarta dan PAM Jaya dalam Head of Agreement (HoA) masalah pemutusan swastanisasi air hanyalah sebatas restrukturisasi.

PAM Jaya dan Palyja akan menggelar pertemuan untuk melanjutkan negosiasi mengenai penghentian swastanisasi air di Jakarta.

Tim Tata Kelola Air hingga saat ini masih berkomentar terkiat masalah keputusan Head of Agreement (HoA) antara PT Aetra Jakarta dan PAM Jaya tentang swastanisasi air di Jakarta. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjelaskan hasil keputusan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan pihak PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta.

Menurut Tommy Albert, proses pengambilalihan kelola air seharusnya dilakukan secara terbuka karena hal itu merupakan masalah publik.

PAM JAYA dan Aetra bersepakat mengembalikan konsesi pengelolaan air di DKI Jakarta kepada PAM JAYA.

Tidak transparannya proses perundingan HoA menimbulkan syak wasangka di kalangan aktivis penolakan swastanisasi air Jakarta.

Haris Azhar mendesak Pemprov DKI Jakarta dan PD PAM Jaya mengutamakan pemenuhan kebutuhan warga miskin atas air bersih yang murah dalam negosiasi dengan Aetra dan Palyja. 

Sejumlah aktivis meminta KPK, BPK dan BPKP memantau proses penghentian swastanisasi air di Jakarta. Mereka menilai Pemprov DKI tidak perlu membayar kompensasi ke Palyja dan Aetra. 

Aktivis menilai Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum tidak transparan ke publik. Sebab, ada banyak informasi penting yang belum dijelaskan oleh tim bentukan pemerintahan Anies tersebut.

Head of Agreement (HoA) atau perjanjian induk swastanisasi air belum juga diumumkan padahal tenggatnya Maret 2019, Dirut PAM Jaya Priyatno Bambang mengklaim masih ada teknis administrasi.

DPRD DKI menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Anies Baswedan perlu serius untuk mempercepat keputusan dalam masalah swastanisasi air di Jakarta.