Indeks Pajak Umkm

Sistem perpajakan Indonesia belum ramah terhadap pelaku UMKM seperti peternak sapi perah dan pengepul susunya.

Mulai 2025, skema perhitungan Pajak UMKM menggunakan Norma Penghitungan atau memakai tarif normal, lalu berapa pajak UMKM tersebut.

Yustinus Prastowo memastikan tarif pajak UMKM 0,5 persen masih berlaku dengan ketentuan bruto atau omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.

Langkah tersebut diharapkan bisa menjadi peralihan dari penggunaan tarif ke normal dan akan semakin mudah.

Kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan salah satu faktor pemerintah masih mengkaji rencana penunjukkan e-commerce sebagai pemungut pajak UMKM.

Keringanan pembebasan PPh final di bawah Rp500 juta semestinya bisa mendorong sektor informal UMKM untuk masuk dalam sistem pajak.

Mengenai pajak UMKM, hanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dikenakan pajak sedangkan usaha mikro tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Subjek pajak terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Berikut tips dan cara yang dapat dilakukan sebelum mengurus perizinan UMK.

Aturaan soal berapa tarif pembayaran PPN

Pembebasan pajak diasumsikan bisa jadi stimulus untuk ekspansi, tapi hal itu dinilai ekonom Indef akan membuat kepatuhan pajak UMKM merosot.

Sandiaga menyatakan UMKM yang memasuki revolusi industri 4.0 akan diberi keringanan dengan pajak 0 persen pada dua tahun pertama. Bagaimana dengan Jokowi?

Industri e-commerce belum memiliki fondasi yang cukup kuat, utamanya pelapak. Infrastruktur pemerintah juga belum memadai untuk memungut pajak pedagang online.

"Waktu saya pulang ke Indonesia, rasio pajak di bawah 12 persen. Kan saya malu sama teman-teman saya di Bank Dunia,” kata Sri Mulyani

Pemberlakuannya akan secara efektif dimulai pada 1 Juli 2018.