Indeks Pajak

Di saat yang sama, DJP juga melakukan satu pencabutan terhadap Amazon Services Europe S.a.r.l dari daftar pemungut pajak digital.

Temmy mengatakan, pemerintah akan melakukan survey sebelum menaikkan biaya untuk memastikan aturan tersebut memberatkan UMKM atau tidak.

Cina akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13 persen untuk kondom dan alat kontrasepsi lain mulai 1 Januari 2026.

Meski demikian, cuti untuk hari besar keagamaan dan kepentingan mendesak dikecualikan.

Kepada pihak-pihak yang telah diblokir, DJP meminta para Wajib Pajak untuk segera menghubungi KPP terkait

Purbaya menilai penghapusan tunggakan pajak BUMN sebelum 2023 tak bisa dilakukan karena, salah satunya, terdapat komponen perusahaan asing.

Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Di rapat teranyar Menkeu Purbaya dengan DPR tak ada bahasan soal pajak baru.

Menurut Purbaya, loyonya kinerja pengumpulan pajak ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak awal tahun.

Sektor penerbangan mendapatkan diskon sebesar 13-14 persen untuk tiket kelas ekonomi.

Penurunan tajam ini terutama disebabkan oleh dampak penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mengubah pola setoran pajak.

Secara keseluruhan tax gap Indonesia merujuk pada laporan Bank Dunia mencapai 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Bimo mengatakan audit ini meliputi aspek deliverable, teknologi informasi, dan due diligence hukum.

Dirjen Pajak sebut ada pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan atas fasilitas restitusi yang dirancang untuk mempercepat arus kas wajib pajak patuh.

Ada proses panjang sebelum akhirnya fatwa MUI dapat diadopsi dalam perubahan UU PBB.

Delapan lokasi penggeledahan terkait kasus korupsi pengurangan pajak tersebut tersebar di wilayah Jabodetabek.

Capaian ini diperoleh melalui berbagai strategi penagihan aktif dan sinergi dengan berbagai instansi penegak hukum.

Menurutnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah PBB yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan.

Setoran tersebut terdiri dari pajak perseroan badan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dividen.

Ini merespons adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, belum mau mengungkapkan siapa saja yang sudah diperiksa terkait korupsi tax amnesty.