Indeks Pajak

Wacana pemberlakuan nomor kependudukan tunggal (SIN) oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari ICW dan KPK. Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa SIN dapat mengurangi ruang gerak bagi perilaku korupsi sekaligus meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap hukum.

Sebanyak 272 nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercantum dalam Dokumen Panama telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari nama-nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat sebanyak 225 nama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga akan melakukan kajian di luar Panama Papers, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20, terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kini punya cara yang diklaim lebih efisien dalam melakukan ekstensifikasi pajak tahun ini. Ditjen Pajak, mengandalkan teknologi untuk mengejar penerimaan pajak tahun 2016.

Beberapa hal yang perlu diketahui sebelum membaca laporan-laporan jurnalistik tentang Panama Papers.

Dr. Pedastaren Tarigan SH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), meminta tersangka AL (45) yang melakukan pembunuhan terhadap dua orang petugas pajak di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, dijatuhi hukuman mati.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengklarifikasi SPT Pajak Penghasilan 2015 kepada Direktorat Jenderal Pajak setelah namanya muncul dalam Panama Papers.

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan tentang kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pekerja lajang menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Dengan PTKP dinaikkan, pemerintah berharap dana pembayaran pajak oleh wajib pajak akan berkurang sehingga dana bisa dialihkan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Sejumlah pihak menilai kebijakan pengampunan pajak dari Pemerintah tidak akan efektif jika tanpa penguatan institusi perpajakan.

Kepolisian Panama menggeledah kantor pusat Mossack Fonseca, firma hukum yang dokumen-dokumen bocornya telah menyingkapkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia menggunakan perusahaan-perusahaan offshore di negara-negara tax havens, atau bebas pajak, sebagai tempat menyimpan asset mereka.

Nama Lionel Messi ikut disebut dalam Berkas Panama. Ia terungkap menyembunyikan kekayaannya agar tak diketahui orang banyak dan tak tersentuh tangan para pemungut pajak. 

Sepanjang 2015, ribuan borjuis bermigrasi. Kebijakan pajak perorangan yang cukup tinggi di negara asal menjadi salah satu alasan.

Ada 14 orang terkaya Indonesia versi Forbes 2015 yang tercatat di laporan offshore leaks. Jumlah ini setara 28 persen dari total daftar terkaya di Indonesia.
Bocoran di Berkas Panama ini bukanlah yang pertama. Nasib serupa dialami Sandiaga Uno yang tercoret dari daftar Forbes di 2014. Perusahaan yang aktivitas bisnis di luar negeri yang cukup agresif lainnya yakni Grup Lippo.

FIFA kembali disorot. Nama Presiden FIFA Gianni Infantino turut disebut dalam Berkas Panama yang menggegerkan itu.

Berkas Panama membuat heboh dunia. Angka-angkanya fantastis, melebihi bocoran-bocoran yang pernah ada. 

Tempo adalah satu-satunya media yang mempunyai akses langsung terhadap Berkas Panama.

Direktorat Jenderal Pajak menggenjot pajak pribadi untuk mengejar target APBN. Pajak badan usaha tak bisa diharapkan saat ekonomi melambat.

Perusahaan aplikasi OnlinePajak dan Bank Negara Indonesia (BNI) menandatangani kerja sama guna memudahkan para nasabah bank BUMN tersebut membayar pajaknya melalui aplikasi OnlinePajak.

Ada sekitar 300 kantor pelayanan pajak yang ada di seluruh Indonesia sedang menyisir dan memetakan calon wajib pajak.