Indeks Pajak

Ekonomi
Jumat, 22 Juli 2016

Apindo Klaim Tax Amnesty Dorong Industri Lokal

Apindo menilai kebijakan tax amnesty dapat mendorong perkembangan industri lokal, sebab dengan adanya tax amnesty ini, maka kredit untuk sektor riil akan bergulir lebih kencang seiring dengan ketersediaan dana yang lebih besar.
Ekonomi
Kamis, 21 Juli 2016

Wapres: Amnesti Pajak Bentuk Kecintaan Negara Pada Pengusaha

Pada acara 'Sosialisasi Amnesti Pajak' di Jakarta, Kamis (21/7/2016), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kebijakan amnesti pajak menunjukkan bahwa negara mencintai para pengusahanya.
Ekonomi
Rabu, 13 Juli 2016

Penerimaan Pajak Semester I-2016 Turun Rp17,7 Triliun

Realisasi penerimaan pajak pada semester I-2016 mengalami penurunan Rp17,7 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
Ekonomi
Minggu, 10 Juli 2016

India Terapkan Pajak Kegemukan Untuk Produk Junk Food

Negara bagian di Selatan India, Kerala menjadi negara bagian pertama di negara itu yang membebankan "pajak kegemukan" atas item junk food dan makanan siap saji, dalam upayanya untuk membantu orang-orang obesitas mengurangi lemak dalam tubuhnya.
Hukum
Rabu, 6 Juli 2016

Lionel Messi Dihukum 21 Bulan Penjara Terkait Penipuan Pajak

Lionel Messi dihukum 21 bulan penjara karena kasus penipuan pajak. Ia juga didenda 2 juta euro atau sekitar Rp29 miliar.
Ekonomi
Senin, 27 Jun 2016

Tax Amnesty, Pengampunan yang Tak Boleh Setengah Hati

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Nasional atau pengampunan pajak (tax amnesty) akhirnya akan masuk pembahasan rapat paripurna DPR-RI. Persoalan krusial dalam RUU yang gagal disepakati tahun lalu ini satu per satu sudah mencapai titik temu antara pemerintah dan DPR. Tax amnesty ini jadi taruhan pemerintah dan legislatif. Bagaimana bila tak efektif?
Senin, 27 Jun 2016

Jejak Tax Amnesty di Dunia

Kebijakan pengampunan pajak bukan barang baru di dunia. Negara-negara maju sudah pernah menerapkannya.
Hukum
Senin, 20 Jun 2016

Dirjen Pajak: Kami akan Sandera 700 Penunggak Pajak!

Direktorat Jenderal berencana menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak melalui penyanderaan terhadap para penunggak pajak. Rencana ini telah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu pihak yang terlibat mengeksekusinya.
Ekonomi
Jumat, 10 Jun 2016

Performa Pajak 2016 Masih Belum Memuaskan

Penerimaan pajak Indonesia per Mei 2016 masih menunjukkan penurunan dibandingkan angka tahun lalu. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain perlambatan ekonomi domestik dan belum pulihnya aktivitas ekspor migas.
Ekonomi
Selasa, 24 Mei 2016

Ramai-ramai Menutup Kartu Kredit

Lewat sebuah aturan, pemerintah meminta seluruh data pemegang kartu kredit dilaporkan. Konon, ini demi kemudahan melacak kebenaran penghasilan para wajib pajak. Tak disangka, kebijakan ini malah membuat sejumlah nasabah kaya menutup kartu kreditnya. Lalu, apa kabar gerakan non-tunai? Gerakan Nasional Nontunai yang semula mengalami kenaikan persentase, kini terancam mengalami penurunan. Aturan dan rencana pemerintah ini terancam gagal.
Ekonomi
Senin, 23 Mei 2016

Penerimaan Tax amnesty Diperkirakan Capai Rp180 triliun

Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak dari tax amnesty mencapai sebesar Rp180 triliun. Potensi penerimaan sebesar itu dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4 persen untuk deklarasi di luar negeri dan 2 persen di dalam negeri. Kemenkeu akan lebih konservatif dalam menentukan target dari Tax Amnesty tersebut dalam penerimaan pajak di APBNP 2016.
Ekonomi
Senin, 23 Mei 2016

Gertak Sambal Kala Target Pajak Harus Ditambal

Tahun 2016 merupakan periode penegakan hukum bagi wajib pajak yang tak patuh. Upaya penegakan hukum digalakkan dengan tindakan paksa badan (gijzeling). Tujuannya apa lagi kalau bukan demi mengejar target setoran kas negara yang kedodoran. Target pajak tahun ini mencapai Rp1.360 triliun. Angka ini lebih tinggi 28 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2015 yang hanya Rp1.050 triliun. Gijzeling baru digencarkan lagi pada 2015, ketika tunggakan pajak menggunung.
Senin, 23 Mei 2016

Gijzeling

Dasar hukum Ditjen Pajak dalam melakukan gijzeling adalah  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP)  tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Hukum
Sabtu, 21 Mei 2016

ICW Akui Nomor Kependudukan Tunggal Bisa Tangkal Korupsi

Wacana pemberlakuan nomor kependudukan tunggal (SIN) oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari ICW dan KPK. Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa SIN dapat mengurangi ruang gerak bagi perilaku korupsi sekaligus meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap hukum.
Hukum
Kamis, 12 Mei 2016

272 Nama WNI di Dokumen Panama Miliki NPWP

Sebanyak 272 nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercantum dalam Dokumen Panama telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari nama-nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat sebanyak 225 nama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga akan melakukan kajian di luar Panama Papers, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20, terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak.
Senin, 9 Mei 2016

Kejar Target, Ditjen Pajak Gunakan Geo Tagging

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kini punya cara yang diklaim lebih efisien dalam melakukan ekstensifikasi pajak tahun ini. Ditjen Pajak, mengandalkan teknologi untuk mengejar penerimaan pajak tahun 2016.
Ekonomi
Selasa, 19 Apr 2016

Bagaimana Membaca Laporan Panama Papers

Beberapa hal yang perlu diketahui sebelum membaca laporan-laporan jurnalistik tentang Panama Papers.
Hukum
Sabtu, 16 Apr 2016

Akademisi Minta Pembunuh Petugas Pajak Dihukum Mati

Dr. Pedastaren Tarigan SH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), meminta tersangka AL (45) yang melakukan pembunuhan terhadap dua orang petugas pajak di Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, dijatuhi hukuman mati.
Ekonomi
Jumat, 15 Apr 2016

Harry Azhar Klarifikasi ke Dirjen Pajak Terkait Panama Papers

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengklarifikasi SPT Pajak Penghasilan 2015 kepada Direktorat Jenderal Pajak setelah namanya muncul dalam Panama Papers.
Ekonomi
Jumat, 15 Apr 2016

Gaji Pekerja Kurang dari Rp4,5 Juta/Bulan Tidak Kena Pajak

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan tentang kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pekerja lajang menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Dengan PTKP dinaikkan, pemerintah berharap dana pembayaran pajak oleh wajib pajak akan berkurang sehingga dana bisa dialihkan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga.