Indeks Pajak

Sejumlah pihak menilai kebijakan pengampunan pajak dari Pemerintah tidak akan efektif jika tanpa penguatan institusi perpajakan.

Kepolisian Panama menggeledah kantor pusat Mossack Fonseca, firma hukum yang dokumen-dokumen bocornya telah menyingkapkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia menggunakan perusahaan-perusahaan offshore di negara-negara tax havens, atau bebas pajak, sebagai tempat menyimpan asset mereka.

Nama Lionel Messi ikut disebut dalam Berkas Panama. Ia terungkap menyembunyikan kekayaannya agar tak diketahui orang banyak dan tak tersentuh tangan para pemungut pajak. 

Sepanjang 2015, ribuan borjuis bermigrasi. Kebijakan pajak perorangan yang cukup tinggi di negara asal menjadi salah satu alasan.

Ada 14 orang terkaya Indonesia versi Forbes 2015 yang tercatat di laporan offshore leaks. Jumlah ini setara 28 persen dari total daftar terkaya di Indonesia.
Bocoran di Berkas Panama ini bukanlah yang pertama. Nasib serupa dialami Sandiaga Uno yang tercoret dari daftar Forbes di 2014. Perusahaan yang aktivitas bisnis di luar negeri yang cukup agresif lainnya yakni Grup Lippo.

FIFA kembali disorot. Nama Presiden FIFA Gianni Infantino turut disebut dalam Berkas Panama yang menggegerkan itu.

Berkas Panama membuat heboh dunia. Angka-angkanya fantastis, melebihi bocoran-bocoran yang pernah ada. 

Tempo adalah satu-satunya media yang mempunyai akses langsung terhadap Berkas Panama.

Direktorat Jenderal Pajak menggenjot pajak pribadi untuk mengejar target APBN. Pajak badan usaha tak bisa diharapkan saat ekonomi melambat.

Perusahaan aplikasi OnlinePajak dan Bank Negara Indonesia (BNI) menandatangani kerja sama guna memudahkan para nasabah bank BUMN tersebut membayar pajaknya melalui aplikasi OnlinePajak.

Ada sekitar 300 kantor pelayanan pajak yang ada di seluruh Indonesia sedang menyisir dan memetakan calon wajib pajak.

Jangan sampai aparat penegak hukum pajak justru menjadi ketakutan dalam menjalankan tugasnya dalam sinergi di lapangan tadi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta pihak pemilik atau pun pengelola layanan transportasi berbasis aplikasi dalam jaringan atau daring seperti Grab Car dan Uber Taksi agar tetap memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pemerintah dinilai tidak cepat tanggap dalam menata tata-niaga komoditas karet. Sementara negara-negara lain justru mengawal kepentingan petani karetnya.sudah seharusnya Indonesia bisa memproduksi semua komoditas, termasuk mengolah karet mentah menjadi bahan jadi. Ini yang harusnya jadi pertimbangan.

Harga karet semakin terpuruk sejak diterapkannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)10 persen. Lagi-lagi petani karet jadi korban. Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa itulah yang pas disematkan kepada para petani karet di negeri ini.
Anjloknya harga karet dunia yang menyebabkan harga karet hasil sadapan mereka jatuh, ternyata diperparah adanya peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen nilai ini dirasa sangat besar bagi para petani karet indonesia.