Indeks Pajak

Kenaikan PBB Pati hingga 250% memicu protes ribuan warga, jadi isu nasional, hingga akhirnya dibatalkan.

Gubernur Jateng & Mendagri beri respons soal polemik pajak PBB-P2 Pati yang naik hingga 250%, berikut pernyataan keduanya.

Bupati Pati, Sudewo, meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi imbas rencana menaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Simak ucapan maafnya.

Mendagri, Tito Karnavian, akan mencari tahu pertimbangan Bupati Pati menaikkan PBB-P2 menjadi 250 persen.

Kronologi lengkap kericuhan antara warga Pati dan Pemkab akibat kenaikan pajak hingga 250%. Simak penyebab dan reaksi warga di sini.

Alih-alih menggunakan Digital ID atau Payment ID, pemerintah diminta gunakan data amnesty dan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Ada potensi besar kebocoran data jika Digital ID dan Payment ID tak disiapkan secara matang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Profil Bupati Pati Sudewo, sosok yang tengah jadi sorotan usai menaikkan pajak hingga 250%. Simak latar belakang dan perjalanan kariernya di sini.

Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta mengevaluasi pengenaan pajak tempat olahraga sebesar 10 persen.

Penerimaan dari pajak kripto pun terus mengalami peningkatan usai terbitnya PMK terkait PPN dan PPh Pasal 22 Final atas transaksi kripto.

Kegiatan usaha bullion yang dijalankan LJK termasuk penitipan atau titipan emas korporasi, deposito emas, pinjaman modal kerja, dan perdagangan emas.

Selain pertukaran data, kerja sama juga dilakukan untuk pelaksanaan analisis hingga penagihan bersama PNBP dari sektor minerba dan migas.

Langkah ini disebut bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola administrasi perpajakan.

Penyediaan transaksi oleh PMSE, mulai dari jual beli aset kripto dengan mata uang fiat hingga layanan dompet elektronik tetap kena PPN.

Selain kenaikan harga barang, pungutan PPh Pasal 22 bisa menedorong pedagang online eksodus dari platform lokapasar.

Dengan diskon pajak BBM sebesar 80 persen, tarif PBBKB wilayah Jakarta turun menjadi 2 persen.

Fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya semester dua hanya 50 persen, disepakati untuk tetap 100 persen sampai dengan akhir 2025.

Dengan adanya kebijakan ini, para wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor semakin patuh melaksanakan kewajibannya.

DJP menduga isu ini muncul karena adanya kesalahpahaman terhadap prinsip perpajakan yang berlaku secara umum, khususnya yang terkait dengan PPh.

Apindo ingatkan UMKM jadi ujung tombak perekonomian di tengah masa sulit seperti saat ini.