Indeks Pagar Laut

Warga Desa Kohod tidak tahu identitasnya dipinjam Kepala Desa Kohod, Arsin, untuk membuat dokumen palsu.

Bareskrim menyatakan, penyelidikan dilakukan atas laporan Kementerian ATR/BPN dan baru dimulai per Rabu (12/2/2025).

Polri telah menyita alat yang digunakan untuk memproduksi dokumen palsu, saat menggeledah kantor Kades dan Sekda Kohod, beberapa waktu lalu.

Kepala Desa Kohod, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut.

DKP Jabar baru melanjutkan proyek penataan ulang kawan TPI Paljaya setelah PT TRPN menjalankan sanksi administratif.

Penyidik pun menyita sejumlah dokumen di rumah dan kantor Arsin serta melakukan uji forensik atas barang sitaan tersebut.

TRPN mengeklaim listrik Jakarta tidak terganggu seperti tidak ada mati lampu dan semacamnya.

Kuasa hukum PT TRPN memastikan bahwa mereka akan mematuhi aturan yang berlaku serta membongkar pagar laut yang ada saat ini secara mandiri.

Penyidik Bareskrim mendapati ada sejumlah pihak yang membantu melancarkan aksi pemalsuan sertifikat terkait pagar laut di Tangerang.

Ketua KNTI menyebut pemagaran laut melanggar hukum dan merugikan nelayan yang hanya punya harapan pada laut.

KKP telah memeriksa lima kepala desa yang diduga terlibat dalam pengurusan sertifikat HGB dan pemasangan pagar laut Tangerang, kemarin.

Penemuan pagar laut misterius di pesisir wilayah Tangerang, Bekasi hingga Sidoarjo.

Walhi Bali juga menilai alasan PT BTID memasang pagar pelampung berkawat dengan dalih mencegah penyelundupan BBM tidak masuk akal.

Pemerintah harus memperbaiki proses seleksi PSN dengan memastikan benar-benar layak dan tidak merugikan kepentingan publik.

Gelar perkara ini akan digelar pada Selasa (4/2/2025) untuk menentukan apakah perkara yang ditangani layak naik penyidikan atau tidak.

Dugaan tersebut muncul setelah terbitnya sertifikat seluas 370 hektare dan pengajuan hampir 1.500 hektare hak penguasaan laut di wilayah pagar laut Banten.

Ombudsman menghitung dari sejumlah variabel, salah satunya bahan bakar yang digunakan nelayan bertambah 4-6 liter solar per hari akibat pagar laut Banten.

Ombudsman menilai ada unsur dugaan pelanggaran tindak pidana dan meminta para penegak hukum untuk mengusut kasus pembuatan pagar laut Banten.

Luas pelanggaran pemanfaatan ruang laut ini diestimasi mencapai lebih dari 76 hektare.

Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pemalsuan pengajuan SHGB dan sertifikat hak milik SHM di perairan Laut Tangerang, Banten.