Indeks Pagar Laut

Untuk mengungkap kasus pemagaran laut, Presiden Prabowo Subianto harus menggunakan kuasa politiknya.

Foto yang tersebar di media sosial adalah dokumentasi kegiatan groundbreaking pembangunan Gedung Batalion A Brimob Polda Metro Jaya di PIK 2, 5 April 2023.

Menteri Desa, Yandri Susanto, memandang penetapan tersangka Kedes Kohod, Arsin oleh Bareskrim Polri, menjadi pembelajaran bagi kepala desa yang lain.

Kepolisian akan berupaya mengungkap kasus hingga tuntas sehingga ada peluang tersangka kasus pemalsuan SHGB pagar laut Tangerang lebih dari 4 orang.

Bareskrim Polri mengungkapkan hasil penyelidikan kasus pemasangan pagar laut di Kabupaten Bekasi.

Peran empat tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB yang menjadi dasar pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Nusron mengungkap sejumlah pihak yang terlibat pendirian pagar laut Bekasi tergolong sebagai pegawai bawahan.

Nusron mengeklaim pejabat yang terlibat bukan lah eselon I & II BPN, bahkan Kepala BPN Bekasi tidak mengetahui penerbitan SHM pagar laut Bekasi.

Bareskrim Polri memeriksa 10 saksi terkait kasus pagar laut Bekasi. Namun, tidak dirinci siapa saja saksi yang menjalani pemeriksaan tersebut.

Kuasa hukum Kades Kohod mengeklaim bahwa Arsin ditekan dua pihak berinisial SP & C untuk mengurus SHGB pagar laut Tangerang.

Bareskrim Polri menyatakan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dijadikan dasar pemasangan pagar laut di Tangerang, sudah selesai.

Perbedaan kasus pagar laut di Tangerang dan Bekasi ada pada waktu penerbitan sertifikat dan upaya memalsukan dokumennya.

Bareskrim Polri masih menyelidiki dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat hak milik (SHM) yang dijadikan dasar pemasangan pagar laut di Bekasi.

Kortas Tipikor menyelidiki indikasi dugaan tindak pidana rasuah dalam kasus pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten.

Pembangunan pagar laut di Tangerang memiliki tujuan tersembunyi.

Djuhandani menambahkan bahwa gelar perkara kemungkinan paling lambat digelar pekan depan dan akan melibatkan pengawas internal.

Warga Desa Kohod tidak tahu identitasnya dipinjam Kepala Desa Kohod, Arsin, untuk membuat dokumen palsu.

Bareskrim menyatakan, penyelidikan dilakukan atas laporan Kementerian ATR/BPN dan baru dimulai per Rabu (12/2/2025).

Polri telah menyita alat yang digunakan untuk memproduksi dokumen palsu, saat menggeledah kantor Kades dan Sekda Kohod, beberapa waktu lalu.

Kepala Desa Kohod, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut.