KPK akan memeriksa Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI terkait pemberian opini WTP di kementerian itu.
Isma menjelaskan, pengecualian tersebut lantaran ditemukannya permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemprov terkait aset tetap.
Opini WTP yang disematkan oleh BPK terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah tak jadi jaminan organisasi bersangkutan bersih dari penyimpangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan tindakan Fahri Hamzah yang menemui tersangka kasus suap auditor BPK tanpa izin. KPK meminta Wakil Ketua DPR RI itu tak ikut campur dalam proses hukum di kasus tersebut.
Eko menegaskan, sejak awal dirinya telah memakai program bersih-bersih kinerja kementerian sehingga kasus dugaan suap ini sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh jajarannya.
Praktik suap untuk mendapatkan predikat “kinclong” BPK ini dinilai dapat menjatuhkan kredibilitas kementerian dan lembaga negara yang selama ini diukur, salah satunya dari hasil audit BPK tersebut.
Sebanyak 23 auditor BPK terlibat dalam kasus suap. Mereka memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan lembaga negara dengan ganjaran sejumlah uang.
Sri Mulyani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas apabila ada upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu.
Sekjen BPK, Hendar Ristriawan, membenarkan bahwa KPK telah menangkap pegawai BPK pada Jumat (26/5/2017) kemarin dan menyegel dua ruangan di Auditor Utama Keuangan Negara 3 BPK.