Indeks Otoritas Jasa Keuangan

Bank sentral dan OJK telah menyiapkan tiga langkah untuk menjamin kecukupan likuiditas bank dalam negeri.

OJK akan mencabut izin fintech P2P lending legal yang terbukti melakukan penagihan di luar cara yang wajar.

P2P ilegal berada di luar kewenangan dan pengawasan OJK karena mereka tidak mau mengikuti aturan yang ada. Namun, OJK memastikan pinjol ilegal tetap akan ditangani, tetapi melalui satuan tugas Waspada Investasi.

Kebijakan OJK yang memberikan akses IMEI pada pelaku P2P Lending dikhawatirkan membuka masalah bagi penggunaan data pribadi.

Kasner yang merupakan auditor Kantor akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (member of BDO International Limited) terbukti melanggar pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2017.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Fahri Hilmi, mengatakan Garuda terbukti melanggar pasal 69 Undang-undang nomor 8/1995 tentang pasar modal serta peraturan Bapepam dan LK nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Eminten dan Perusahaan Publik.

Wimboh memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 10 hingga 12 persen.

Ketua Harian AFPI, Kuseryansyah mengatakan ada beragam aspek yang perlu diperhatikan sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan pinjaman online.

OJK mengumumkan telah menutup 73 entitas usaha di bidang investasi yang tidak berizin. Mayoritas menawarkan investasi dalam trading forex.

OJK mengumumkan daftar terbaru 144 platform Fintech P2P Lending ilegal yang beroperasi di Indonesia.

OJK belum menerima proposal mengenai rencana aksi Jiwasraya dalam memulihkan likuiditas BUMN tersebut. 

OJK menyatakan pembubaran tiga dana pensiun dilakukan atas permintaan masing-masing perusahaan. 

OJK mencatat kinerja pasar saham dan kurs rupiah melemah tipis pada Februari 2019, masing-masing 1,37 persen dan 0,64 persen (mtm).

OJK mencatat penyaluran kredit dari perusahaan Fintech meningkat 605 persen (yoy) pada Februari 2019. Namun, pada periode yang sama, rasio kredit macet fintech tercatat 3,1 persen.  

Sampai Januari 2019, penyaluran pinjaman ke UMKM oleh Fintech P2P Lending telah mencapai Rp25,9 triliun. 

Temuan terbaru Satgas Waspada Investasi berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Playstore.

Salah satu penyebab perlambatan itu adalah agenda Pilpres dan Pileg 2019.

Banyak entitas P2P atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial.

Zulfadhli diketahui meminjam uang tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

YLKI menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gagal mengawasi pinjaman online (pinjol) terkait jatuhnya korban yang bunuh diri karena terlilit utang pinjol.