Indeks Otoritas Jasa Keuangan

Temuan terbaru Satgas Waspada Investasi berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Playstore.

Salah satu penyebab perlambatan itu adalah agenda Pilpres dan Pileg 2019.

Banyak entitas P2P atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial.

Zulfadhli diketahui meminjam uang tersebut untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

YLKI menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gagal mengawasi pinjaman online (pinjol) terkait jatuhnya korban yang bunuh diri karena terlilit utang pinjol.

OJK berpesan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa pinjaman online agar melihat legalitas perusahaan di website www.OJK.go.id.

LBH Jakarta meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak bungkam terkait kasus pinjaman online yang kembali memakan korban.

Penelitian mengungkap orang-orang punya utang tiga kali lebih mungkin memiliki masalah kesehatan mental daripada yang tidak berutang.

Kebijakan kredit kendaraan bermotor tanpa uang muka yang dikeluarkan OJK ini untuk mendorong pertumbuhan kredit konsumsi perusahaan pembiayaan.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, OJK mendorong melalui berbagai kebijakan.

OJK menargetkan sebanyak 75-100 emiten baru masuk ke pasar modal pada tahun 2019. 

Aksi merger dan akuisisi bank sedang marak. Pada awal 2019 ada sejumlah bank yang siap berkonsolidasi.

OJK mengumumkan outstanding pembiayaan fintech pada tahun 2018 mencapai Rp3,9 triliun. 

Sampai Desember 2018, OJK telah memberikan izin pendirian 41 Bank Wakaf Mikro di sejumlah daerah.

OJK menilai layanan peminjaman online bermasalah diminati banyak orang karena di Indonesia ada kelompok masyarakat yang kerap butuh pinjaman cepat. 

Satgas Wasapada Investasi mengklaim telah menindak sekitar 403 Fintech P2P Lending ilegal.

AFPI akan menetapkan aturan soal batasan biaya bagi peminjam layanan fintech yang wajib diterapkan oleh 73 anggota asosiasi.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan perusahaan peminjaman uang online yang diadukan ke LBH Jakarta tidak terdaftar di OJK dan bukan anggota organisasi itu.

OJK belum mewajibkan penyusun laporan keuangan terutama finance officer harus memiliki sertifikat sebagai akuntan negara.

Aturan ini merupakan respons dari semakin berkembangnya inovasi perbankan di sektor teknologi Informasi.