Indeks Orde Baru

Terbitnya Permendagri yang membatasi riset mengingatkan diktum lama budaya politik otoriter bahwa “hanya pemerintah yang tahu yang terbaik” untuk warganya.

Baris jemaah.
Hujan panah di tengah
panasnya timah.

Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.

Sejak awal 1990-an, politik identitas di tubuh TNI menguat. Ada kubu hijau dan kubu merah-putih.

Besan Soeharto: dua diplomat, satu pengusaha, satu bekas menteri, satu tentara, satu ningrat Mangkunegaran, dan satu dalang. Semuanya bukan sekadar rakyat jelata.

Soeharto mendirikan berbagai yayasan untuk menghimpun dana publik dan menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan milik anaknya.

"Pandangannya luas, visinya kuat, pikiran-pikirannya mendasar," kata Mendikbud Muhadjir Effendi mengenai sosok Daoed Joesoef.

Mendikbud era Soeharto, Daoed Joesoef ini terkenal karena kebijakannya memperkenalkan NKK/BKK yang melarang politik masuk ke kampus di masa Orde Baru.

Letup durjana.
Dendam berhambur dari
retakan stupa.

Program Padat Karya selama era Orde Baru memberikan upah yang termasuk paling rendah di dunia kala itu.

Di masa Soeharto, para gubernur biasanya ditunjuk dari kalangan Angkatan Darat berpangkat mayor jenderal.

Adu kepala.
Dua gajah di lingkar
dalam istana.

Adu kepala.
Dua gajah di lingkar
dalam istana.

Gelombang panas
tumpah di jalan raya.
Fajar terhempas.

Pada Muktamar 1984, Gus Dur membawa NU keluar dari politik praktis lewat keputusan Kembali ke Khittah 1926.

Milenial digempur politik ketakutan, lalu ditawarkan solusi berupa rasa aman. Dan rasa aman membutuhkan aktor pengaman.

Ali Alatas adalah mimpi basah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional atau siapa pun yang bercita-cita atau sedang merintis karier menjadi diplomat di Indonesia. Sosoknya begitu disegani dalam jagat diplomasi dan reputasinya setinggi Menara Cemindo.

Seekor singa
di meja perundingan.
Bermain kartu.

Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Hingga Februari 1976, ada lebih dari 30.000 tentara Indonesia di lapangan dan 60.000 orang Timor tewas (sekitar 10 persen dari populasi orang Timor).

Tak hanya hilang tanah, di antara warga Kedung Ombo yang menuntut ganti rugi juga dicap PKI.