Indeks Ojek Online

BPTJ berencana melakukan uji coba shelter bagi para pengemudi ojek online.

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 yang baru dikeluarkan Kemenhub tidak hanya mengatur ojek online, melainkan juga ojek pangkalan.

Permenhub 12/2019 tidak hanya mengatur keamanan sepeda motor yang dipakai untuk ojek online. Aturan baru itu juga mewajibkan driver ojek online memakai sejumlah atribut. 

Kemenhub telah mengeluarkan aturan baru mengenai aturan ojek online, salah satunya melarang "ngetem" di pinggir jalan.

Kemenhub menyatakan pembahasan ketentuan tarif ojek online akan tuntas pada pekan ini.  

Permenhub nomor 12 tahun 2019 tidak hanya mengatur ojek online, tapi juga ojek pangkalan. Akan tetapi, ketentuan soal tarif belum masuk dalam aturan baru itu.

Kemenhub membuka peluang menetapkan tarif ojek online di nilai Rp3000/km. Angka itu berpeluang dipatok sebagai batas atas tarif. 

Pemerintah segera mengeluarkan aturan soal ojek online, namun soal tarif bakal ditentukan pada kebijakan selanjutnya.

Total investasi Astra International di Go-Jek mencapai 250 juta dolar AS.

Kemenhub menghapus aturan jam kerja para driver ojek online. Alasannya karena para pengojek memiliki jam kerja bebas.

Gabungan Aksi Roda Dua menyampaikan tak khawatir dengan potensi penurunan penumpang bila tarif dinaikkan di angka Rp3.100 hingga Rp3.500/km.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai biaya jasa atau tarif yang dibebankan kepada pengguna ojek online (ojol) memang tidak bisa terlalu murah.

Pembahasan rancangan Permenhub tentang Ojek Online kini sudah memasuki tahap akhir, yakni mengenai penentuan batas atas dan bawah tarif. 

Aturan ojek online akan segera dirampungkan Kemenhub dalam waktu dekat. Terkait promo, sementara dapat mengikuti batas bawah yang telah ditentukan.

Research of Socio-Economic Development (RISED) menyatakan rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) bisa membuat para penggunanya beralih ke kendaraan pribadi.

Diprediksi kenaikan tarif ojek onlien akan terkonversi dengan rata-rata inflasi. Kenaikan inflasi bisa sampai 1 persen dari kondisi sekarang.

Kenaikan tarif Ojek Online (ojol) yang diwacanakan pemerintah dinilai bisa berpotensi menurunkan permintaan konsumen.

Polisi menilai putusan Mahkamah Konsituti yang menolak uji materi terkait GPS akan memantapkan untuk menilang pengendara yang melanggar.

Kemenhub menjanjikan payung hukum bagi ojek online rampung Maret 2019 setelah digelar uji publik di berbagai daerah di Indonesia mulai Sabtu (9/2/2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan kendaraan bermotor menggunakan Global Positioning System (GPS) dinilai tidak memperhatikan kondisi kekinian.