Indeks Ojek Online

Kemenhub menghapus aturan jam kerja para driver ojek online. Alasannya karena para pengojek memiliki jam kerja bebas.

Gabungan Aksi Roda Dua menyampaikan tak khawatir dengan potensi penurunan penumpang bila tarif dinaikkan di angka Rp3.100 hingga Rp3.500/km.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai biaya jasa atau tarif yang dibebankan kepada pengguna ojek online (ojol) memang tidak bisa terlalu murah.

Pembahasan rancangan Permenhub tentang Ojek Online kini sudah memasuki tahap akhir, yakni mengenai penentuan batas atas dan bawah tarif. 

Aturan ojek online akan segera dirampungkan Kemenhub dalam waktu dekat. Terkait promo, sementara dapat mengikuti batas bawah yang telah ditentukan.

Research of Socio-Economic Development (RISED) menyatakan rencana kenaikan tarif ojek online (ojol) bisa membuat para penggunanya beralih ke kendaraan pribadi.

Diprediksi kenaikan tarif ojek onlien akan terkonversi dengan rata-rata inflasi. Kenaikan inflasi bisa sampai 1 persen dari kondisi sekarang.

Kenaikan tarif Ojek Online (ojol) yang diwacanakan pemerintah dinilai bisa berpotensi menurunkan permintaan konsumen.

Polisi menilai putusan Mahkamah Konsituti yang menolak uji materi terkait GPS akan memantapkan untuk menilang pengendara yang melanggar.

Kemenhub menjanjikan payung hukum bagi ojek online rampung Maret 2019 setelah digelar uji publik di berbagai daerah di Indonesia mulai Sabtu (9/2/2019).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan kendaraan bermotor menggunakan Global Positioning System (GPS) dinilai tidak memperhatikan kondisi kekinian.

Go-Pay Pay Day digelar 31 Januari-1 Februari 2019 dengan promo cashback 50 persen.

Kemenhub mengungkap alasan pihaknya mendukung keputusan MK soal larangan mengemudi sambil melihat GPS di HP bisa diancam pidana penjara atau tilang.

Adanya larangan MK terkait pengemudi tidak boleh menggunakan GPS saat berkendara, ditanggapi keberatan oleh para pengemudi ojek online (Ojol).

Gojek telah melakukan ekspansi ke beberapa negara ASEAN, tapi untuk 

Gojek berharap bisa berdiskusi terkait isi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur tarif ojek online dengan pemerintah.

Peluncuran kampanye #KomuterTegar ditandai dengan konvoi puluhan pengemudi ojek online

Jokowi menjanjikan regulasi ojek daring segera terbit. Rencana ini dinilai cara Jokowi rangkul pengendara supaya mendukungnya.

Anggota Komisi V DPR RI menyarakankan Kemenhub lebih baik fokus pada ojek daring daripada mengatur ojek pangkalan.

Presiden Jokowi mengingatkan tarif ojek online yang terlalu tinggi terjadi karena persangian di industri transportasi online.