tirto.id - Perwakilan massa demonstrasi pengemudi ojek online bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada Selasa (27/3/2018).
Sebelum pertemuan itu, seribuan massa pengemudi ojek online Gojek dan Grabbike, yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda), menggelar demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta. Sebagian perwakilan massa juga diarahkan menuju kantor Kemenhub.
Salah satu perwakilan pengemudi ojek online, yang mengikuti pertemuan di Istana Negara, Andreanes mengatakan dia dan sejumlah rekannya bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Andreanes mengaku sudah bercerita kepada kepada Jokowi terkait masalah tarif yang rendah dan regulasi hukum yang tidak ada untuk ojek online.
"Beliau kaget karena baru tahu. 'Oh begini toh nasibnya'. Beliau kaget masalah tarif [ojek online] Rp1.600 per kilometer. Tadi kami juga berbicara masalah payung hukum [yang belum ada],” kata dia di depan Istana Negara.
Menurut Andreanes, setelah mendengar keluhan pengemudi, Jokowi langsung meminta Menhub Budi Karya Sumadi segera mencari solusi mengenai randahnya tarif dan belum adanya payung hukum bagi ojek online.
"Jokowi itu concern dan menurutnya masalah ini memang harus ditangani. Makanya Pak jokowi menginstruksikan Menhub untuk menyelesaikannya," kata Andreanes.
Salah satu mitra Gojek tersebut optimistis keterlibatan pemerintah bisa mendorong adanya kesepakatan antara pihak aplikator dan pengemudi mengenai penentuan tarif dasar yang lebih layak.
"Kalau misalnya deadlock [tak ada kesepakatan] kami akan demo lagi yang lebih besar. Tapi saya optimistis akan selesai, karena pak jokowi sendiri yang menginstruksikan," ujar dia.
Pengemudi Ojek Online akan Minta Aplikator Pasang Tarif Rp3500/km
Sementara salah satu perwakilan massa ojek online yang mendatangi Kemenhub, Badai mengatakan pertemuan dengan pihak aplikator akan digelar pada 3 hari ke depan. Menurut dia, pertemuan itu akan membahas penetuan tarif dasar untuk setiap kilometer perjalanan.
Badai mengaku perwakilan pengemudi ojek online sudah bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. Dia menjelaskan pihak pengemudi akan meminta aplikator ojek online menaikkan tarif dasar dari Rp1.600/km menjadi Rp3.500/km-Rp4.000/km.
"Jadi langsung 3-5 hari ke depan akan ada open konsep antara kami dan aplikator agar tarif bisa naik minimal Rp3.500/km dan maksimal Rp4.000/km," kata Badai di depan Istana Negara.
Dia menambahkan pihak pengemudi Ojek Online juga akan meminta aplikator menghapus sistem bonus kerja berdasarkan poin. Mereka juga menolak skema kenaikan tarif yang hanya berlaku di kawasan ramai.
"Dari [pemilik] aplikasi kan selama ini punya skema bonus poin yang bisa ditukarkan jadi uang dan tarif akan naik 3 kali lipat ketika kami mengangkut penumpang di kawasan ramai. Kami tawarkan bagaimana kalau dihilangkan jadi kita bicara saja [tarif] Rp3.500/km," kata Badai.
Hasil pertemuan di Istana Negara dan Kemenhub itu sudah diumumkan di depan massa demonstrasi pengemudi ojek online yang memadati kawasan depan istana Negara. Setelah itu, massa demonstrasi mulai meninggalkan Istana Negara sejak pukul 16.00 WIB.
Penulis: Naufal Mamduh
Editor: Addi M Idhom
