tirto.id - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan melakukan pembahasan intens tentang tuntutan para ojek online. Ia mengaku akan ada rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengemudi ojek online.
"Ojek online nanti jam 1 [siang] diterima Pak Presiden untuk rapat," kata Budi usai bersaksi di persidangan suap perizinan Dirjen Hubla dengan terdakwa Antonius Tonny Budiono di pengadilan negeri Jakarta pusat, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Setelah rapat dengan Presiden Jokowi, Budi menjelaskan akan langsung rapat bersama pihak ojek online sesuai kesepakatan pertemuan antara Kepala Staf Kepresidenan, Mensesneg, dan Presiden. Namun, Budi tidak merinci lokasi pembahasan tersebut.
Budi pun enggan menjawab rinci saat ditanya rekomendasi penyelesaian permasalahan perang tarif ojek online. Ia juga tidak menjawab soal waktu penerapan tarif bawah pada para aplikator.
Namun, alumni Universitas Gadjah Mada itu menerangkan, pemerintah sudah berusaha menyelesaikan perang tarif di angkutan online lewat penerapan batas atas dan batas bawah bagi para aplikator. Untuk permasalahan ojek online, Budi mengaku akan berusaha diselesaikan sore ini.
"Dalam hal ojek online sore ini kita akan bahas dan mungkin akan kita sampaikan," kata Budi.
Ribuan pengemudi ojek online berdemonstrasi di depan Istana Negara Selasa (27/3/2018). Mereka mengeluhkan tarif per kilometer yang terlalu rendah, yaitu hanya Rp1.600 per kilometer. Padahal sebelumnya, tarif per kilometer sempat mencapai Rp4.000.
Penurunan tarif itu dianggap merugikan para pengemudi ojek online. Mereka kemudian mengusulkan tarif menjadi Rp2.500 per kilometer.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Yantina Debora
